Ambontoday.com – Provinsi Maluku kembali menorehkan “prestasi” sebagai peringkat kedua nasional atas ketidakcukupan gizi masyarakat atau Prevalence of Undernourishment (PoU).
Hal itu diungkapkan Kepala Dinas Ketahanan Pangan (Ketapang) Provinsi Maluku, Faradilla Attamimi, dalam rapat kerja bersama Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat di baileo rakyat Karang Panjang Ambon, Senin (18/11/2024).
“Kami di provinsi sementara membuat proposal terkait dengan makan siang gratis. Sebenarnya begini, kalau kita bicara tentang Prevalence of Undernourishment (PoU) artinya rata-rata ketidakcukupan gizi di masyarakat, Maluku itu nomor 2 tertinggi. Nomor 1 tertinggi itu Papua,” kata Faradilla Attamimi.
Dia menjelaskan, secara nasional angka ketidakcukupan gizi masyarakat berada pada 8,53 persen. Sementara di Maluku angkanya sangat tinggi, mencapai 30,27 persen.
“Ketidakcukupan gizi masyarakat (gizi keluarga) Maluku itu 30,27 persen. Tinggi. Makanya kami sedang bikin proposal. Harapannya bahwa makan siang gratis yang disiapkan di pusat itu jangan dibagikan ke daerah-daerah yang Prevalence of Undernourishment-nya rendah, seperti di Jawa Barat, Jawa Timur Jawa Tengah dan lainnya,” ungkapnya.
Menurut dia, daerah-daerah yang disebutkan itu PoU-nya cuma 10 persen. Sementara di Maluku sangat tinggi.
Untuk itu, pihaknya sedang membuat peta kerentanan dan kerawanan pangan bagi tiga kabupaten yang sangat rentan yakni Buru Selatan, Maluku Barat Daya dan Kepulauan Tanimbar.
“Itu tiga kabupaten dengan prioritas kedua. Makanya kita perlu pemetaan tersebut supaya kita bisa menentukan daerah mana yang betul-betul perlu, karena kalau kasih makan 1.945.000 orang di Maluku tentu dana APBN APBD tidak akan cukup. Jadi kita harus bikin prioritas,” terangnya.
“Makanya peta SPFA yang kami bikin, kami bisa tahu bahwa dari 11 kabupaten kota, ada tiga yang memang butuh sekali untuk diintervensi,” imbuhnya.
Berdasarkan angka sebarannya, PoU tertinggi terjadi di Kabupaten Buru Selatan. Disusul Maluku Tengah dan Kepulauan Tanimbar
“Buru Selatan itu tingkat prevalensi 38,87 persen. Pada 2022 cuma 29,9 persen. Artinya, antara 2022 dan 2023, Buru Selatan malah meningkat gizi buruknya di masyarakat. Kedua Maluku Tengah. Malteng yang di pikiran kita itu daerah produktif, lumayan mainten ternyata Prevalence of Undernourishment-nya 34.62 persen, turun dari tahun lalu yang 35.29 persen. Ketiga, KKT, 34.03 persen,”
Faradilla Attamimi berharap, dengan adanya kegiatan makan siang gratis, tiga kabupaten itu yang seharusnya mendapat prioritas utama dari Pemerintah Pusat.
“Supaya paling tidak menurunkan angka Prevalence of Undernourishment-nya. Saya targetnya kalau bisa tahun depan bisa berada pada 25 persen saja dari 30,27 persen PoU yang sekarang,” pungkasnya.
Rapat Komisi II dengan mitra dipimpin Ketua Komisi II Irawadi, didampingi para Wakil Ketua, masing-masing Jhon Laipeny dan Nita Bin Umar. Para anggota komisi yang hadir antara lain Andreas Taborat, Alhidayat Wadjo dan Ary Sahertian.
Sementara dari pihak mitra yang hadir Kadis Ketapang Provinsi Maluku, Faradilla Attamimi bersama sejumlah staf.
Rapat tersebut beragendakan pembahasan rencana program/kegiatan dan anggaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pada 2025. (RR)
