Buru Selatan Darurat: Menanti Pembela Sejati di Hari Kemerdekaan
AmbonToday.Com – Namrole — Seharusnya, menjelang 17 Agustus, Buru Selatan dipenuhi dentuman bedil kehormatan, kibaran bendera, dan langkah tegap anak bangsa yang merayakan kemerdekaan. Namun yang terdengar kini bukan gegap gempita, melainkan helaan napas panjang para Aparatur Sipil Negara (ASN), Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), dan tenaga honorer yang haknya masih tertahan.
“Merdeka…! Buru Selatan darurat, yang ada hanya gali lobang tutup lobang,” demikian pekik getir yang menggema di sudut-sudut perbincangan warga, menjadi lambang keresahan atas rapuhnya nadi keuangan daerah.
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Buru Selatan kini menjadi pusat sorotan. Seruan rakyat sederhana namun tegas: utamakan pembayaran gaji ASN, PPPK, dan honorer PTT di hari kemerdekaan ini, sebab kemerdekaan bukan hanya upacara—ia adalah hak untuk hidup layak.
Desas-desus beredar bahwa kas daerah (Kasda) tengah “kering” menjelang 17 Agustus. Bayangan manajemen “gali lobang tutup lobang” kian menghantui, mengancam pelayanan publik, dan meruntuhkan kepercayaan.
Ketua Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Kabupaten Buru Selatan, Epot Latbual, mengibarkan suara perlawanan moral.
> “Kemerdekaan adalah janji yang diwariskan para pahlawan, bukan sekadar seremoni. Jika gaji ASN, PPPK, dan honorer saja tak terjamin, maka di mana letak kemerdekaan itu? Pemerintah daerah harus berani bertindak, bukan membiarkan rakyat terjerat dalam kesulitan akibat tata kelola keuangan yang buruk,” tegasnya.
Kini, sorot mata publik tertuju pada DPRD Buru Selatan. Mereka menanti, adakah wakil rakyat yang sanggup berdiri tegak di tengah badai, menjadi benteng terakhir bagi abdi negara dan rakyat kecil?
Di bawah langit yang sebentar lagi akan menyala oleh kembang api kemerdekaan, satu pertanyaan tetap bergantung di udara:
Siapakah yang benar-benar akan menjadi pembela sejati di Buru Selatan?
[Nar’Mar]
