Saumlaki, ambontoday.com – Panitia Musyawarah Komisariat Cabang Luar Biasa (MuskomcabLub) Pemuda Katolik Kabupaten Kepulauan Tanimbar menyoroti perlakuan diskriminatif Pemerintah Daerah terhadap sejumlah organisasi kemasyarakatan dan kepemudaan (ormas/OKP) keagamaan.
Menurut Sekretaris Panitia Muskomcablub, Hotman Pius, kebijakan Pemda terkesan tidak adil dan cenderung berpihak pada kelompok tertentu. Ia menilai, pola pembinaan pemerintah daerah KKT terhadap ormas keagamaan tidak dilakukan secara seimbang sebagaimana semangat pelayanan publik yang seharusnya menyentuh seluruh golongan.
“Saya melihat ada sikap diskriminatif dari Pemerintah Daerah Kepulauan Tanimbar terhadap ormas dan OKP keagamaan Katolik salah satunya Pemuda Katolik Komcab KKT. Sejujurnya kami sangat tersinggung dengan tidak hadirnya Pemerintah Daerah dalam acara Pembukaan Musyawarah Komisariat Cabang Luar Biasa (Muskomcablub) 30 Januari 2026 kemarin.
Ketersinggungan ini muncul karena sebagai ormas yang terdaftar secara resmi di Kesbangpol KKT, kami punya hak yang sama dengan ormas atau OKP lain di Tanimbar, dimana Pemerintah Daerah adalah pelindung bagi semua tapi kenapa Pemda sengaja buat ketersinggungan yang luar biasa. Hari ini kita blak-blakan saja, kami ini ormas keagaam dan kami mau sampaikan secara ekstrim bahwa kami Katolik. Apakah Pemda KKT alergi dengan ormas Pemuda Katolik? Sedangkan yang lain dimanjakan? Tanya Hotman.
Ada ormas bukan Katolik yang begitu dimanjakan hingga ke kebun pun Bupati, Wakil Bupati hingga para pejabat ikut. Sebut saja ormas Koko. Ormas Koko ini yang selalu digandeng dalam berbagai kegiatan hingga acara Pemda KKT mungkin karena perampingan OPD sehingga banyak pekerjaan yang tak mampu dikerjakan OPD jadi diambil alih oleh Ormas Koko ini, padahal organisasi ini baru menapaki langkah di Tanimbar pada pemerintahan RJ–JR,” kata mantan ketua bidang Hubungan Antar Lembaga Pemuda Katolik itu dalam rilis yang diterima Redaksi, Minggu, (1/2/2026) .
Ia menambahkan, pemerintah daerah seolah memperlakukan organisasi Katolik secara berbeda. Menurut dia, ada indikasi intervensi terhadap urusan internal ormas, termasuk pada struktur Pemuda Katolik Komisariat Cabang KKT hingga urusan dana hibah.
“Persoalan internal ini mestinya diselesaikan secara organisasi, bukan diintervensi oleh pejabat daerah. Tapi faktanya, Wakil Bupati ikut cawe-cawe dalam urusan ormas,” ujarnya.
Lebih jauh, ia mengungkapkan bahwa bantuan dana hibah untuk Pemuda Katolik Komcab KKT tahun 2025 telah diproses namun kemudian dicairkan kepada yang lain yang sudah dinonaktifkan. Kita sudah koordinasi dengan pihak bagian Kesra KKT namun jawabannya bahwa sesuai perintah Wakil Bupati, harus dicairkan ke pengurus yang sudah dinonaktifkan.
Hotman menegaskan, pihaknya tidak menuntut bantuan tersebut, namun tetap menghargai inisiatif pemerintah daerah yang sebelumnya sudah mengalokasikan anggaran tersebut.
“Kami tidak memintanya, tapi kami berikan apresiasi karena sudah dianggarkan. Bahkan pihak dinas yang meminta kami mengajukan proposal, namun ditindak lanjuti ke orang lain,” tuturnya.
Ia kemudian mempertanyakan komitmen keadilan pemerintah daerah jika bantuan yang telah dianggarkan justru tidak diberikan namun diberikan kepada yang tidak berhak tanpa alasan yang jelas.
“Kalau memang Pemuda Katolik Komcab KKT tidak berhak mendapat bantuan itu, mestinya sejak awal tidak dianggarkan. Jangan dipermainkan dengan alasan politis,” katanya menegaskan.
Dalam kesempatan itu, Hotman mengingatkan Bupati Ricky Jauwerissa dan Wakil Bupati Dr. Juliana Ch. Ratuanak agar tidak memperlakukan ormas keagamaan secara berbeda apalagi antara ormas Keagaam Katolik, Islam dengan Protestan.
“Saya ingatkan kepada Bupati dan Wakil Bupati KKT agar jangan terlalu diskriminatif terhadap ormas atau OKP keagamaan. Tapi kalau memang niatnya begitu, kami siap layani,” ucapnya dengan nada tegas.
Ia juga menegaskan bahwa organisasi Pemuda Katolik Komcab KKT tidak akan tinggal diam jika praktik diskriminasi terhadap ormas Katolik terus berlanjut. Ini ormas keagamaan Pemuda Katolik bukan Pemuda Komunis sehingga Pemda KKT enggan hadir. “Kita akan lihat ke depan siapa yang akan bertahan. Silahkan gunakan kekuasaan dan kewenanganmu, tapi kami juga punya senjata,” tandasnya dengan nada geram.
Sekretaris Panitia Muskomcablub 2026 itu kemudian menutup pernyataannya dengan meminta maaf kepada para Pembina, Senior, Pastor Moderator dan Para Pastor yang hadir, terutama Wakil Uskup Kevikepan KKT MBD karena ketidak hadiran Pemerintah Daerah dalam acara pembukaan Musyawarah Komisariat Cabang Luar Biasa (Muskomcablub) kemarin atas ketidakhadiran pemerintah daerah KKT.
Menanggapi hal tersebut, tokoh muda Katolik sekaligus Karetaker Muskomcablub KKT, Alfin Fatlolon berharap agar polemik ini dapat diselesaikan secara bijak tanpa memperuncing hubungan antar organisasi keagamaan di Tanimbar.
Ia menilai, langkah pemerintah daerah dalam mengelola bantuan maupun pembinaan terhadap organisasi keagamaan seharusnya tidak menimbulkan kesan diskriminatif.
“Semua ormas memiliki kontribusi penting dalam membina nilai moral, sosial, dan kemanusiaan di tengah masyarakat. Karena itu, keadilan dan keterbukaan harus menjadi prinsip utama agar kebijakan pemerintah tidak menimbulkan kecemburuan sosial,” jelas Sekretaris Panitia Muskomcablub itu.
Ia juga mendorong agar pemerintah membangun pola komunikasi yang lebih inklusif dengan para pemimpin ormas lintas denominasi.
Menurutnya, dialog rutin dan transparansi dalam penyaluran bantuan publik bisa menjadi jembatan untuk mencegah kesalahpahaman yang berpotensi memecah persatuan sosial.
“Kita semua ingin daerah ini maju dalam semangat persaudaraan, bukan saling curiga hanya karena perbedaan organisasi atau keyakinan,” ujarnya.
Sementara itu, data dari BPKAD KKT menunjukkan bahwa setiap tahun pemerintah daerah mengalokasikan dana hibah untuk organisasi keagamaan melalui pos belanja bantuan sosial dan kegiatan pembinaan kerukunan umat beragama.
Namun mekanisme pencairannya wajib mengikuti regulasi administrasi keuangan daerah yang ketat tanpa ada intervensi pejabat tertentu.
Di sisi lain, Fidel Samponu menilai persoalan yang muncul bukan semata-mata soal anggaran dan proses pembinaan melainkan kegagalan membangun jembatan komunikasi antara birokrasi dan masyarakat sipil.
Menurutnya, pemerintah daerah kerap terjebak dalam pola kerja administratif yang kaku dan kurang memahami dinamika sosial keagamaan di lapangan.
“Ketika pemerintah terlalu sibuk mengatur tapi lupa mendengar, maka kepercayaan publik pun perlahan terkikis,” ujar Fidel
Ia menambahkan, komunikasi publik seharusnya menjadi alat mempersatukan bukan memutuskan hubungan. Fidel menegaskan, Pemuda Katolik adalah organisasi mandiri, beri pujian jika memang itu memenuhi ekspektasi, namun jika kebijakan tidak pro rakyat pasti beri kritikan dan itu menjadi tugas moral ormas Katolik.
Smoga ke depan, Pemerintah Daerah KKT tidak mengganggap ormas Katalik sebagai musuh atau pun lawan namun sebagai mitra pemerintah agar bisa berjalan bersama menuju Bonum Commune, tutupnya. (AT/MT)
