Ketua Fraksi PPB DPRD BurseL Basir Solissa Meminta Bupati Utamakan Anggaran Operasional RSUD Dr. Salim Alkatiri 

Permintaan Solissa ini terkait dengan pelayanan kesehatan di RSUD Dr. Salim Alkatiri yang saat ini tidak maksimal akibat dari proses penghentian pencairan anggaran Uang Persediaan (UP) Rumah Sakit RSUD Dr. Salim Alkatiri.

"Semua pimpinan OPD silahkan di ganti, tetapi pelayanan publik di rumah sakit itu sangat penting, sebut Solissa kepada media ini, Minggu 2/2/2025. Solissa mengatakan, silahkan bupati mengganti direktur rumah sakit dengan siapa saja, tetapi proses pelayanan di rumah sakit boleh terhenti akibat sebuah proses politik. "Saya melihatnya di rumah sakit, ada beberapa pasien alami kesulitan, ada beberapa pasien tidak mendapat pelayanan.

Sebut Solissa, sementara pasien dalam kondisi kritis membutuhkan butuh obat, butuh infus, butuh oksigen, "saya baru saja ketemu dengan beberapa pasien, tidak ada obat" ungkap Solissa. Solissa mengaku sangat prihatin karena pasien terpaksa membeli obat di luar, sementara mereka pasien yang datang ini dengan BPJS yang berharap pelayanan subsidi lewat program BPJS. "Bagaimana kalau pasien yang datang dengan persediaan yang pas-pasan, bagaimana mereka membeli obat dengan apa?, ujarnya.

Basir Solissa berharap, dengan pemberhentian realisasi anggaran UP pada beberapa SKPD silahkan saja dihentikan, tetapi untuk RSUD Dr. Salim Alkatiri jangan. "Karena kita berbicara soal keselamatan dan menyelamatkan nyawa manusia," ujarnya.

Dikatakan, karena di sana (RSUD) tidak bisa berbicara siapa direkturnya lalu proses anggaran UP dihentikan direalisakan. "Kalau menunggu proses realisasi UP, sementara masyarakat membutuhkan pelayanan kesehatan, pasien yang kritis membutuhkan pelayanan yang segerah cepat, ujarnya prihatin. Menurutnya, pelayanan di rumah sakit itu jangan di politisasi dengan kebijakan yang dapat merugikan masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesehatan yang serius.

"Saya berharap pemerintahan bupati La Hamidi dan Gerson harus menyuguhkan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat," harap Solissa. Sekertaris DPC PKB BurseL menegaskan, kasus sebelum akibat proses penghentian pencarian UP sehingga kasus pemutusan aliran listrik di RSUD itu. "Beberapa kasus di rumah sakit yang berkaitan dengan pemutusan jaringan listrik itu karena stok anggaran yang berhubungan dengan pembiayaan rumah sakit tidak di realisasikan," jelasnya.

Bagaimana direktur bisa membiayai kebutuhan rumah sakit sementara stok anggaran APBD yang dianggarkan belanja satu tahun tidak terealisasi. Sementara tuntutan masyarakat untuk segerah mendapatkan pelayanan prima dari rumah sakit harus direalisasikan, tidak harus menunggu adanya pergantian direktur rumah sakit. Menurutnya lagi, pelayanan itu tidak butuh siapa direktur rumah sakit.

Dikatakan, siapapun direktur rumah sakit, pelayanan di rumah sakit harus segerah jalan, tidak ada urusan siapa mau ganti siapa, Solissa berharap kepada bupati dan wakil bupati harus memperhatikan persoalan ini, berdasarkan visi misi mereka berdasarkan permintaan masyarakat. Ditekankan, masyarakat harus mendapatkan pelayanan terbaik dari sektor kesehatan, pendidikan, dan terpenting saat ini adalah kesehatan, tandas Solissa prihatin. "Pembangunan fisik boleh dihentikan tepati pelayanan kesehatannya tidak boleh terhenti," tandas politisi PKB ini. (Biro BurseL) .