Petrus Fatlolon "Tantang" Penjabat Bupati Laporkan Dirinya ke- APH

Saumlaki, ambontoday. com - Pasca dibeberkan fakta-fakta tentang kondisi keuangan daerah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar (KKT), beserta sistem kerja yang tertutup selama lima masa pemerintahan Bupati Petrus Fatlolon, secara terang benderang oleh Penjabat Bupati Daniel Indey yang kemudian mendapat tanggapan serius dari Sang Mantan Bupati dengan menantang balik baik penjabat maupun Gubernur Maluku Murad Ismail, tanpa terkecuali Aparat Penegak Hukum (APH) yakni Kepolisian, Kejaksaan hingga Komisi Pemberantas Korupsi (KPK). "Harusnya Pak Petrus mengoreksi diri.

Bukannya malah mencari panggung pembenaran, yang terkesan panggung sandiwara. Seakan segala kekhisruan yang terjadi saat ini pasca meninggalkan kursi paling empuk nomor satu di tanah adat Duan Lolat bukanlah akibat ulahnya," tandas Pemerhati Tanimbar Rully Aresyaman, kepada ambontoday. com, Rabu (24/8).

Lontaran tantangan pernyataan Petrus Fatlolon tersebut, jelas termuat dalam salah satu media lokal di Maluku, secara tegas terkesan menantang Pemerintah daerah (Pemda) dibawah kepemimpinan Penjabat Bupati, bahkan juga Pemerintah Provinsi yang dipimpinan Sang Jendral, Murad Ismail. Tak puas menantang kedua pemerintahan ini, Petrus juga melemparkan sesumbar kepada Aparat Penegak Hukum (APH) agar secepatnya melakukan langkah-langkah penegakan hukum. "Saya dukung itu seribu persen jika di rekomendasikan ke aparat penegak hukum.

Saya mendukung Pemerintah Daerah Kepulauan Tanimbar, Pemerintah Provinsi Maluku dan semua aparat penegak hukum untuk melakukan langkah-langkah penegakan hukum," demikian kutip pernyataan Petrus. Menurut Rully, reaksi mantan bupati KKT terhadap paparan Penjabat Bupati KKT, terhadap begitu banyak masalah yang terjadi dalam era pemerintahannya, bukan hal baru. Ia mencontohkan, kejadian saat diskusi publik pada Kampus Lelemuku.

Dimana Petrus memboyong pimpinan OPD lengkap. Yang pertengahan diskusi berakhir ricuh hanya karena merasa tersinggung dengan analogi "Sapi Manis". "Jadi kalau terhadap paparan Pak Indey atas sejumlah masalah yang diwariskan masa pemerintahan Bupati Petrus kemudian direspon dengan menantang termasuk kepada Pemprov Maluku agar menempuh jalur hukum, rasanya bukan hal baru.

Itulah pola baku dari seorang mantan pejabat negara, yang bernama Petrus Fatlolon," tandasnya. Masih melanjutkan, bagi publik yang berada di luar Tanimbar, mungkin baru pertama kali mengikuti gaya Petrus Fatlolon. Tetapi bagi mereka yang telah lama mengenal sepak terjang dia, penilaiannya pasti lain.

Alhasil banyak sebutan yang dilabeli kepada mantan Bupati periode 2017 - 2022 ini, yang dirasa sesuai dengan karakter yang bersangkutan. Terlampau banyak sebutan negatif terhadap Petrus Fatlolon. Sebutan-sebutan ini dipakai dan dikenakan kepadanya, karena hampir tidak merasa, malu, risih, atau bersalah terhadap tumpukan masalah yang terjadi dalam era, pemerintahannya.

Padahal apa yang dipaparkan oleh Penjabat Bupati itu adalah fakta-fakta yang dapat dipertangungjawabkan kebenarannya secara hukum "Fakta saat ini terjadi defisit anggaran. Fakta kalau pemberhentian puluhan pejabat struktural tanpa mengindahkan prosedur dan ketentuan perundang-undangan. Bahkan sampai dibuka soal hasil Monev Inspektur Jendral Kemendagri dan KPK beberapa waktu lalu di Ambon, bahwa nilai publikasi APBD Pemda KKT berada diangka nol.

Mengapa sampai era pemerintahan Petrus tidak ada transparansi keuangan? Kalau kerja benarkan, untuk apa tutup itu APBD? Sudah begitu, masih menuding lagi kepada para pihak yang suka berkomentar agar membaca APBD jangan sepotong-sepotong.

Kata-kata begini kan memberikan arti bahwa penjabat bupati bahkan sekelas Irjen dan KPK tidak paham dan tuntas membaca APBD KKT," tandasnya. Selain carut-marut keuangan daerah, proyek-proyek mangkrak, proyek-proyek siluman yang dimasukkan dalam dokumen APBD yang telah ditetapkan DPRD, gaji ASN, tukin, gaji tenaga kontrak yang ditunggak berbulan-bulan, bukan mengada-ada. Semua terjadi dalam era pemerintahan Petrus Fatlolon.

Tetapi herannya hampir tak terkesan bahwa, kisruh keuangan daerah, kesalahkaprahan kebijakan, dan kesewenang-wenangan diaktori Petrus Fatlolon. Dia selalu berkelit bahkan menantang siapa, pun untuk melapor masalah-masalah ini kepada aparat penegak hukum. Seolah-olah mantan Bupati ini tidak bersalah apa pun.

Padahal semua orang di Tanimbar tahu bahwa semua masalah yang terjadi dalam pemerintahan di KKT akibat ulahnya. Praktek kotor ini juga sudah menjadi rahasia umum bahwa setelah RAPBD disepakati bersama TAPD, ada sejumlah proyek "siluman" yang kemudian dimasukkan dalam dokumen akhir APBD. Akibat proyek siluman ini, kemudian target PAD sengaja digelembungkan agar tercapai anggaran berimbang.

"Jadi kalau mantan Bupati Petrus Fatlolon menantang penjabat Bupati bahkan gubernur untuk menempuh jalur hukum, kita berharap tantangan ini patut disambut oleh pak Gubernur dan APH. Dengan menantang penjabat bupati, sama saja menantang Pak Gubernur. Yang justru kami bertanya-tanya adalah masa sih Petrus Fatlolon merasa, risih atau malu dengan kondisi pemerintahan yang diwariskan begitu amburadul?.

Masa seorang Petrus Fatlolon tidak sedikit tersentak dengan puluhan staf setiap hari dimintai keterangan oleh APH di Saumlaki? Bukankah sudah beberapa ASN yang sudah ditetapkan sebagai tersangka dan bahkan yang sudah berhuni di hotel prodieo rutan Ambon," kuncinya. (AT/tim)