Saumlaki, ambontoday.com – DPRD Kabupaten Kepulauan Tanimbar (KKT) menindaklanjuti keluhan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil), terkait anggaran pembayaran rekening listrik dan WiFi.
Wakil Ketua I DPRD KKT, Jidon Kelmanutu, mengatakan, akan memprioritaskan masalah pembayaran rekening listrik dan WiFi yang dikeluhkan Disdukcapil, termasuk hal lain untuk memperlancar pelayanan dokumen kependudukan masyarakat.
Menurutnya, pihaknya baru saja mengunjungi Disdukcapil dan bertemu dengan kepala dinas, untuk menanyakan kendala yang dihadapi oleh dinas tersebut.
“Kami akan tindaklanjuti itu, agar secepatnya utang Disdukcapil segera dibayar, dengan cara pencairan anggaran harus dilakukan. Kami akan memanggil Pejabat Bupati pa Daniel Indey, untuk mempercepat realisasinya ke badan dinas teknis,” tandasnya.
Sebelumnya diberitakan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Kepulauan Tanimbar (KKT) mengeluhkan anggaran untuk pembayaran rekening listrik dan WiFi.
Kepala Disdukcapil KKT, Julius Sumanik, mengaku telah menunggak pembayaran rekening listrik dan WiFi selama dua bulan, yakni, September dan Oktober.
Penunggakan pembayaran itu, katanya, bukan disengaja oleh pihaknya. Namun memang Disdukcapil KKT tidak memiliki anggaran untuk melakukan pembayaran.
Sumanik mengaku, telah melakukan permintaan anggaran pembayaran. Tapi belum direspon oleh Pejabat Bupati KKT, Daniel Indey.
“Kami sudah lakukan permintaan anggaran untuk membayar listrik dan Wiffi bulan September dan Oktober, namun hingga saat ini belum juga diturunkn SP2D dari Pejabat Bupati Daniel Indey,” ungkap Sumanik, kepada ambontoday.com via seluler, Rabu (23/11).
Untuk itu, pihaknya berencana untuk melakukan peminjaman dana dari pihak ketiga, untuk melakukan pelunasan tagihan rekening listrik dan WiFfi.
“Tidak ada pilihan lain lagi. Ini masyarakat sangat membutuhkan dokumen kependudukan bagi putra-putri anak bangsa yang kebetulan lahir di Tanimbar, guna mengikuti seleksi P3K, bahkan kepentingan lain oleh masyarakat. Kami harus berutang untuk melunasi tagihan listrik dan Wiffi, sambil menunggu SP2D, baru dilunasi. Namun hingga saat ini, SP2D itu juga belum diterbitkan. Entah apa alasannya, kini utang tersebut belum juga dilunasi. Kita harus memikirkan tagihan bulan November, namun pinjaman sebelumnya belum juga dilunasi, lalu kita mau pinjam dimana lagi,” ungkap Sumanik.
Menurutnya, kondisi pelayanan di Disdukcapil KKT saat ini semakin memprihatinkan, terutama dalam menyikapi permintaan pelayanan administrasi kependudukan masyarakat.
Kondisi itu akan diperparah lagi, katanya, bila pihak PLN melakukan pemutusan jaringan listrik di kantor itu, bila tunggakan pembayaran rekening listrik tidak segera dibayar hingga hari ini, 24 November.
Untuk itu, Sumanik berharap Pejabat Bupati Daniel Indey menyeriusi permasalahan yang dihadapi Disdukcapil.
“Saya merasa pak Pejabat Bupati lebih memahami kondisi birokrasi, sehingga pak Pejabat diminta ketegasan dan keseriusnnya untuk menyikapi atau menjawab permintaan dari Disdukcapil, sehingga proses pelayanan dapat berjalan normal bagi masyarakat. Jangan sampai listrik dan WiFi diputus. Mau dikemanakan nasib masyarakat dalam mengurusi dokumen dukcapil, untuk menjawab keperluan mereka,” tutupnya.(AT/RM)
