Ambon, Ambontoday.com- Ketua DPRD Provinsi Maluku Benhur Watubun mengatakan, siap untuk memperjuangkan pemerataan bagi hasil perikanan antara pusat dan daerah.
Pernyataan ini disampaikan Watubun, menyikapi pidato ilmiah tentang Maluku sebagai gudang ikan, namun masyarakat tidak menerima manfaatnya, pada acara pengukuhan 4 guru besar Unpatti, pekan kemarin.
Watubun menjelaskan, masyarakat Maluku tidak dapat menerima manfaat dari sumber daya laut yang besar disebabkan karena kebijakan pusat, bukan kebijakan daerah.
“Kebijakan pusat itu terkait soal penangkapan, yaitu dari 0 sampai 6 Mil laut, kemudian dari 6 -12 mil itu kewenangan provinsi dan selanjutnya 12 ke atas itu adalah kewenangan pusat,”ucapnya.
Kebijakan ini lanjut Watubun, sangat merugikan Maluku, sehingga akan diperjuangkan secara baik.
Politisi PDIP ini juga berpendapat, berbagai kebijakan pemerintah pusat, mestinya mengikutsertakan daerah.
“Bukan berarti di atas 12 mil lalu daerah hanya diam, kemudian pusat mengeruk seluruh hasilnya lalu kemudian dibawa ke pusat,”tandasnya.
Ia juga menegaskan, pembagian hasil perikanan beda dengan pembagian hasil migas.
“Itu yang perlu diperjuangkan oleh Maluku supaya daerah penghasil itu harus diperhatikan dengan baik. Kita akan terus berjuang agar pembagian hasil itu bisa menguntungkan daerah penghasil”tukasnya.
Menurutnya, DPRD Provinsi Maluku telah bertemu dengan DPR RI dan DPD RI, bahkan rumusan untuk pembagian hasil laut yang adil sudah disiapkan, untuk diperjuangkan.
“Rumusan sudah disiapkan DPRD Provinsi Maluku dan nantinya dalam pertemuan berikutnya akan di follow up untuk dikonkritkan,”tukasnya.
Ia juga berharap, pejabat pengambil keputusan yang mengikuti pidato ilmiah dapat bersinergi dengan dunia akademik, sehingga antara ilmu dan aplikasi bisa sejalan dengan baik, mengingat apa yang disampaikan kalangan akademisi juga selalu memiliki beberapa catatan kritis untuk perbaikan kedepan (AT-009)
