GMNI Tanimbar Soroti Tertutupnya Rekrutmen Naker PT.Taka Di Proyek Gas Blok MASELA.
Saumlaki, Ambontoday.com – Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Kabupaten Kepulauan Tanimbar (KKT) mengecam keras dugaan praktik rekrutmen tenaga kerja yang tidak transparan oleh PT Taka dalam lingkup proyek pengelolaan Blok Masela di Tanimbar.
Sebagai organisasi Pengkaderan dan Pergerakan, GMNI Tanimbar menilai bahwa praktik tersebut mencederai semangat keadilan sosial dan mengkhianati harapan masyarakat lokal yang sejak awal dijanjikan keterlibatan dalam sektor ketenagakerjaan.
Sebagaimana diketahui, proyek gas raksasa yang dikelola oleh INPEX Corporation melalui pengembangan Blok Masela berdampak langsung pada tiga desa, yakni Lermatang, Latdalam, dan Bomaki. Namun dalam praktiknya, distribusi kesempatan kerja dinilai tidak adil dan cenderung tertutup.
Informasi yang diterima GMNI Tanimbar bahwa kebutuhan tenaga kerja hanya dialokasikan masing-masing satu orang untuk Desa Latdalam dan Desa Bomaki, sementara sebagian besar direkrut dari Desa Lermatang. Selain itu, proses rekrutmen dinilai dilakukan tanpa sosialisasi terbuka kepada pemerintah desa maupun masyarakat terdampak.
GMNI Tanimbar menegaskan bahwa pola seperti ini berpotensi menimbulkan kecemburuan sosial dan memicu konflik horizontal antar masyarakat.
Ketua GMNI Tanimbar, Marwan Selalu, dalam pernyataannya menegaskan:
“Perusahaan harus transparan dan adil sehingga tidak menimbulkan kecemburuan sosial serta konflik horizontal antar masyarakat Tanimbar. Jangan sampai proyek strategis bernilai miliaran rupiah ini justru menjadi sumber perpecahan di Bumi Duan Lolat,” tegas Marwan Selalu.
Menurut GMNI, Tanimbar sebagai wilayah berpijaknya proyek strategis nasional tidak boleh hanya menjadi objek eksploitasi sumber daya tanpa pemerataan manfaat yang jelas. Keterbukaan data jumlah tenaga kerja, mekanisme seleksi, serta skema prioritas bagi desa terdampak merupakan langkah mendesak yang harus segera dilakukan.
GMNI Tanimbar mendesak PT Taka untuk:
1. Membuka secara transparan jumlah kebutuhan tenaga kerja.
2. Menyampaikan mekanisme dan kriteria seleksi kepada publik.
3. Memprioritaskan masyarakat dari tiga desa terdampak.
4. Melakukan dialog terbuka dengan pemerintah desa dan tokoh masyarakat.
GMNI Tanimbar menegaskan akan terus mengawal persoalan ini demi memastikan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Tanimbar. (AT/BAJK)
