Kinerja Salampessy Masih Layak Pimpin Kabupaten Buru

Spread the love

Ambontoday.com, Ambon.- Semua pihak diminta untuk tidak mempolitisir pengusulan nama Penjabat Bupati Kabupaten Buru, karena semua itu masih digodok di DPRD Buru.

Hal ini disampaikan salah satu Akademisi Buru, Ja’far Nurlatu, M.A kepada media, Selasa 3 April 2023.

Menurutnya, mencermati kondisi akhir-akhir ini dalam.proses pengusulan nama Penjabat Bupati Buru sementara ini tengah berlangsung di DPRD harus didukung oleh semua pihak.

“Saat ini DPRD tengah melakukan penggodokan nama nama calon Penjabat Bupati untuk di usulkan ke Mendagri.

Memang dalam penggodokan di DPRD tentu sarat muatan politik dan kepentingan partai, tetapi tentu nama nama yang nanti direkomendasikan tentu memiliki kapasitas dan memenuhi kriteria,” jelas Nurlatu.

Diharapkan penggodokan nama-nama itu harus sesuai mekanisme sehingga semua partai yang terhimpun dalam fraksi leluasa melakukan loby politik dn terbuka.

“Kita semua berharap DPRD tidak terkooptasi dengan su yang di mainkan, karena kabupaten Buru bagian dari Maluku sehingga semua orang bisa berkompetisi di daerah ini.

Kabuoaten buru bukan lagi daerah yg tertutup akan tetapi menjadi daerah yg terbuka kepada semua orang, ini terbukti banyak orang yang bukan putra putri asli daerah masih bisa.mengabdi di daerah ini,” ucap Jafar.

“Penjabat Bupati Buru.saat ini.yakni Djalalludin Salampessy dan Sekda, kedua duanya memliki jasa yang besar.keoada negeri ini dan masih layak memimpin kabupaten Buru karena masing-masing.memiliki jejak birokrasi di provinsi Maluku yang sudah teruji dan mumpuni jadi DPRD pantas mengusulkan mereka berdua kepada Mendagri.

Penjabat Bupati sekarang ini bukan baru mengenal Kabupaten Buru melainkan sudah sejak dulu, bahkan ikut berproses untuk pemekaran Kabupaten Buru menjadi dua kabupaten yakni Buru Selatan,” paparnya.

Baca Juga  Januari 2020, Ambon Alami Inflasi 0,65 Persen

Untuk itu jangan ada pihak yang sengaja memainkan isu-isu yang negatif terkait proses pengusulan nama Penjabat Bupati Buru oleh DPRD ke Mendagri.

Berita Terkini