Ambontoday.com Ambon, 22 Januari 2025 – Dalam upaya meningkatkan aksesibilitas transportasi laut di Maluku, Komisi III DPRD Provinsi Maluku menggelar rapat koordinasi bersama Perusahaan Daerah Panca Karya untuk membahas pembukaan jalur pelayaran baru yang belum terlayani secara optimal oleh Kapal Muatan Ferry (KM Ferry). Kegiatan ini berlangsung di Rumah Rakyat Karang Panjang, Ambon, dan dihadiri oleh berbagai pihak terkait.
Anggota Komisi III DPRD Maluku, Rovik Akbar Afifudin, menyampaikan bahwa terdapat lima jalur pelayaran yang diusulkan, ditambah dengan dua jalur tambahan yang telah diajukan kepada ASDP dan Dinas Perhubungan untuk ditindaklanjuti. “Jalur baru ini nantinya akan disediakan oleh Pemerintah Pusat melalui proses tender yang dapat diikuti oleh Perusahaan Daerah Panca Karya, ASDP, serta perusahaan pelayaran swasta,” ungkap Rovik dalam rapat tersebut.
Saat ini, terdapat sepuluh kapal yang tersedia, namun satu kapal telah dikembalikan ke Lelemuku sehingga menyisakan sembilan kapal. Dari jumlah tersebut, delapan kapal berada dalam kondisi operasional, dengan lima kapal mendapatkan subsidi pemerintah dan tiga kapal lainnya beroperasi secara komersial.
Dalam rapat ini, salah satu isu utama yang menjadi perhatian adalah subsidi serta proses doking kapal. Doking merupakan persyaratan utama agar kapal dapat berlayar di jalur-jalur baru yang akan dibuka. “Pemerintah telah memberikan subsidi untuk doking, namun masih ada perbedaan perhitungan antara pemerintah dan kondisi di lapangan yang perlu diselesaikan oleh perusahaan. Ini menjadi perhatian khusus agar operasional kapal tidak terhambat,” tambah Rovik.
Menanggapi pertanyaan mengenai KM Bahtara Nusantara yang melayani rute Banda dan Tual namun belum beroperasi, Rovik menegaskan bahwa kapal tersebut dalam kondisi siap melayani tetapi harus menjalani doking terlebih dahulu sebelum dioperasikan. Selain itu, terkait usulan pengoperasian KM Tanjung Sole untuk mengisi kekosongan lintasan Loliama, perhitungan masih dilakukan guna memastikan rute tersebut tidak merugikan perusahaan.
Pemerintah juga berkomitmen untuk mendukung jalur pelayaran baru dengan membangun dermaga di beberapa lokasi. Meski demikian, dermaga yang sudah ada akan dimanfaatkan terlebih dahulu, dan usulan pembangunan dermaga baru akan diajukan jika diperlukan.
Dengan adanya koordinasi yang intensif antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat, diharapkan pembukaan jalur-jalur pelayaran baru ini dapat meningkatkan pelayanan transportasi laut dan mempermudah akses masyarakat Maluku menuju berbagai wilayah di provinsi ini.(Ol)
