Masyarakat Keluhkan Lambannya Pencairan DD dan ADD Tahun 2025: Janji Regulasi Tak Sebanding Realita
AmbonToday.com – Janji regulasi yang tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 Tahun 2024, kini dipertanyakan masyarakat desa. Pencairan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) tahun anggaran 2025, yang sejatinya menjadi denyut nadi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, belum sepenuhnya terealisasi di tengah tahun ini.
Berdasarkan regulasi tersebut, pencairan dilakukan dalam dua tahap:
Tahap Pertama: 40% dari total alokasi, paling cepat Januari dan paling lambat Juni.
Tahap Kedua: 40% berikutnya, dimulai Maret dan paling lambat minggu keempat Agustus.
Namun fakta di lapangan menunjukkan sebaliknya. Hingga awal Agustus, ADD tahap pertama belum juga cair, sementara DD tahap kedua baru diterima oleh sekitar 10 desa saja. Desa-desa lain masih menanti dalam ketidakpastian.
“Katanya paling lambat Juni. Tapi ini sudah masuk bulan Agustus. Lalu bagaimana nasib desa-desa yang belum menerima haknya?” demikian keluh salah satu warga secara terbuka melalui media sosial.
Kondisi ini menimbulkan keresahan di tingkat pemerintahan desa. Di satu sisi mereka dibebani tanggung jawab pelaporan dan program kerja berbasis Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2024 tentang APBN 2025 yang menekankan:
Penguatan ekonomi desa
Pembangunan infrastruktur dasar
Ketahanan pangan
Pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kualitas SDM
Namun di sisi lain, anggaran yang menjadi bahan bakar utama kebijakan itu justru tersendat. Keterlambatan ini dikhawatirkan akan berdampak pada kualitas laporan akhir tahun anggaran desa, yang sering kali justru menyudutkan pejabat (PJ) kepala desa.
“Laporan terlambat, nanti pemerintah desa lagi yang disalahkan. Padahal anggarannya belum dicairkan, bagaimana bisa kerja?” ungkapnya dalam postingan di grup media sosial.
Masyarakat mendesak agar pihak-pihak terkait—baik pemerintah pusat, provinsi, hingga kabupaten—segera mengambil langkah tegas dan bijak. Karena yang sedang dipertaruhkan bukan sekadar angka dalam laporan keuangan, tetapi masa depan desa dan martabat pemimpin-pemimpinnya.
“Mohon kepada pihak yang berwenang untuk segera menyalurkan dana tersebut. Kami sudah di pertengahan tahun, dan masyarakat menanti pembangunan serta program-program yang dijanjikan.”
Desa adalah akar bangsa. Jangan biarkan akarnya layu karena administrasi yang lambat.
[Nar’Mar]
—
