Ambon, ambontoday.com — Rencana pembangunan Maluku Integrated Port (MIP) di Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) kembali menjadi sorotan. Isu pemindahan lokasi proyek strategis nasional tersebut dari Pulau Seram ke Pulau Ambon mengemuka dalam Dialog Pemuda SBB yang dirangkaikan dengan buka puasa bersama di Media Kafe Graha Ambon Ekspres, Rabu (4/3/2026).
Kegiatan yang diprakarsai Dewan Pimpinan Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPD KNPI) SBB itu menjadi ajang konsolidasi menjelang agenda Silaturahmi Akbar di Saka Mese Nusa. Forum tersebut sekaligus menjadi ruang evaluasi atas dinamika dan informasi yang berkembang terkait lokasi pembangunan MIP.
Dalam dialog, muncul kekhawatiran peserta terkait hasil kajian teknis yang disebut-sebut lebih merekomendasikan wilayah Liang atau Waai di Pulau Ambon dibandingkan Waisarisa di Kabupaten SBB.
Sekretaris Daerah (Sekda) SBB, K. Alvin Tuasuun, menegaskan hingga saat ini belum ada keputusan resmi dari Pemerintah Pusat terkait pemindahan lokasi MIP.
“Prinsipnya, selama belum ada keputusan resmi dari Pemerintah Pusat bahwa MIP dipindahkan dari Pulau Seram ke Pulau Ambon, maka kami menganggap peluang itu masih ada dan kami akan tetap berjuang,” tegas Tuasuun usai kegiatan.
Ia menyampaikan, sejak awal Pemerintah Kabupaten SBB bersama masyarakat menyambut rencana pembangunan MIP dengan penuh harapan. Proyek tersebut diyakini mampu memperlancar arus distribusi barang, meningkatkan konektivitas antarwilayah, serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, terutama bagi petani, nelayan, dan pelaku usaha lokal.
Namun, Tuasuun mengakui adanya kekecewaan setelah beredar informasi bahwa hasil studi kelayakan menilai kesiapan teknis di SBB belum sepenuhnya memenuhi syarat. Meski demikian, ia menilai informasi yang beredar masih bersifat parsial.
“Kami sepakat kajian itu harus dipublikasikan secara terbuka agar bisa dikaji bersama, baik oleh akademisi, politisi, OKP, maupun seluruh lapisan masyarakat. Transparansi penting agar tidak muncul persepsi bias,” ujarnya.
Ia juga menyoroti aspek geologis sebagai faktor penting dalam pembangunan jangka panjang. Menurutnya, dinamika pergerakan tanah di sejumlah titik di Pulau Ambon perlu menjadi pertimbangan matang sebelum keputusan akhir diambil.
Meski tetap memperjuangkan pembangunan MIP di Waisarisa, Pemkab SBB menyiapkan langkah antisipatif apabila lokasi akhirnya ditetapkan di Pulau Ambon. Pemerintah daerah, kata Tuasuun, akan memastikan masyarakat SBB tetap memperoleh manfaat ekonomi dari proyek tersebut.
“Jika memang di Pulau Ambon, maka kita harus menyiapkan produk-produk lokal melalui koperasi dan wadah usaha lainnya agar bisa terserap di pasar yang lebih luas. Tujuannya tetap sama, meningkatkan kesejahteraan petani, nelayan, dan pengusaha lokal,” katanya.
Selain itu, Pemkab SBB berharap pemerintah pusat dapat menghadirkan program strategis pengganti yang setara bagi daerah tersebut jika MIP resmi dipindahkan.
Dalam forum dialog, berbagai elemen pemuda, aktivis, dan akademisi turut menyampaikan pandangan serta rekomendasi. Pemerintah daerah berharap hasil forum tersebut dapat menjadi dasar advokasi ke tingkat provinsi dan pusat.
“Kita semua yang hadir di sini adalah representasi masyarakat. Jika kita bersatu, dorongan kita akan lebih kuat. Pendekatannya harus menyeluruh—pemerintah daerah, politisi, akademisi, hingga organisasi kepemudaan,” ujar Tuasuun.
Ia juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menyampaikan aspirasi secara konstruktif dan mengedepankan solusi demi kepentingan bersama.
Di akhir pernyataannya, Sekda SBB menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk terus memperjuangkan agar Maluku Integrated Port tetap dibangun di Waisarisa, Pulau Seram.
“Kami pemerintah daerah bersama seluruh komponen masyarakat akan terus berjuang dengan segala kemampuan yang ada, agar MIP tetap di Waisarisa. Harapan kami, pembangunan ini bisa berjalan di Pulau Seram dan membawa kesejahteraan bagi masyarakat,” pungkasnya. (AT/OM)
Komentar