Saumlaki, ambontoday.com – Kerjasama dalam bentuk penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) Engineering, Procurement, and Construction (EPC) antara BUMD Maluku Energi Abadi (MEA) dan Nindya Karya pada Kamis, 29/1/2026 lalu mendapat tanggapan serius dari Ormas Pemuda Katolik Komcab KKT.
Dalam pernyataannya, Pemuda Katolik Komcab KKT melalui Wakil Ketua Bidang OKK, Hans Atjdas menyampaikan Realisasi PI 10% seharusnya menjadi alat pendorong ekonomi daerah, namun tanpa transparansi dan tata kelola yang baiik, hal ini berpotensi disalahgunakan
“Tuntutan Pemuda Katolik Komcab KKT ini bukan tanpa alasan, pasalnya pembangunan infrastruktur dalam rangka mendukung PSN Blok Abadi Masela di Tanimbar kerap tidak melibatkan masyarakat lokal,” ujarnya dalam rilis yang diterima Redaksi Selasa, (3/2/2026).
Untuk itu Pemuda Katolik Komcab KKT minta BUMD Maluku Energi Abadi (MEA) segera lakukan transparansi Memorandum of Understanding (MoU) atau kerja sama antara perusahaan migas pemenang tender dan pihak MEA. Isu ini mencuat demi memastikan pemberdayaan masyarakat lokal di Tanimbar dan peningkatan ekonomi daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar.
Pentingnya Transparansi MoU ini dimana Pemuda Katolik Komcab KKT menuntut transparansi dalam kontrak kerjasama, terutama terkait komitmen perusahaan dalam menggunakan vendor lokal, menyerap tenaga kerja setempat, dan program CSR (Corporate Social Responsibility) agar tidak hanya sekedar komitmen di atas kertas.
Tanimbar punya banyak pengalaman sejak Inpex ada di Tanimbar. Jangankan pemenang tender seperti Nindya Karya, pihak Inpex sendiri sebagai perusahaan migas yang akan beroperasi di Tanimbar hampir tidak pernah terbuka soal informasi bagi masyarakat di Tanimbar.
Tuntutan transparansi mengenai vendor lokal dan tenaga kerja dalam proyek semakin menguat, dengan fokus utama pada publikasi data vendor serta komposisi tenaga kerja untuk memastikan keterlibatan masyarakat Tanimbar. Transparansi ini penting untuk mencegah korupsi, meningkatkan akuntabilitas, dan memastikan manfaat ekonomi dirasakan oleh masyarakat lokal di Kabupaten Kepulauan Tanimbar.
Kami bukan alergi dengan tenaga kerja dari luar Tanimbar tapi tidak setuju kalau SDM Tanimbar diabaikan. Kami menolak banyaknya tenaga kerja dari luar dan mendesak perusahaan serta pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar agar tidak menutup mata terhadap kondisi ini.
Jika kemudian pihak MEA dan Nindya Karya tidak transparan soal MoU yang telah dibuat bersama itu maka secara tegas kami mau sampaikan “Kita akan bertemu di Lapangan,” tegasnya
Kami juga meminta Pemerintah Daerah dan DPRD KKT agar bersikap tegas terhadap kondisi ini dan segera mengambil langkah konkrit terhadap semua perusahaan yang berhubungan dengan Inpex yang akan masuk ke Tanimbar agar tidak menjadikan masyarakat Tanimbar penonton di rumah sendiri, tutup Lawyer Muda itu. (AT/BT)
