Saumlaki, Ambontoday.com – Sejumlah elemen masyarakat di Kabupaten Kepulauan Tanimbar menyatakan penolakan terhadap pembentukan Tim Terpadu Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan (PDSK) Blok Masela oleh Pemerintah Provinsi Maluku. Penolakan tersebut disampaikan dalam pernyataan pers di Saumlaki.
Elemen yang menyatakan sikap antara lain Tim Boikot Groundbreaking Inpex Masela, Dewan Pengurus Daerah (DPD) Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Lembaga Swadaya Masyarakat Aliansi Tanimbar Raya (ALTAR), serta Forum Cinta Bumi Tanimbar (FCBT).
Berdasarkan informasi yang dihimpun, penolakan tersebut didasari pada komposisi tim yang dinilai belum mengakomodasi keterwakilan pemuda, tokoh adat, dan tokoh masyarakat lokal di wilayah Kepulauan Tanimbar.
Perwakilan Tim Boikot Groundbreaking Inpex Masela, Sumitro Fenanlambir, menyampaikan bahwa pihaknya meminta agar pemerintah mempertimbangkan keterlibatan unsur masyarakat lokal dalam struktur tim dimaksud.
“Kami menolak dengan keras tim tersebut karena terkesan hanya menjadi panggung elit pemerintahan. Kami meminta Gubernur Maluku jangan menyamakan Tanimbar dengan pendekatan yang pernah dilakukan di daerah lain di Maluku,” ujar Sumitro dalam keterangan persnya.
Menurut keterangan Sumitro, keterlibatan tokoh pemuda, tokoh masyarakat, dan tokoh adat dinilai penting untuk memastikan aspirasi masyarakat tersalurkan dalam proses pengambilan kebijakan terkait proyek strategis nasional tersebut.
Ia juga menyampaikan harapan agar keputusan yang diambil dapat memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat setempat.
Sementara itu, Ongker Batmomolim selaku pengurus DPD KNPI Kabupaten Kepulauan Tanimbar menyatakan pihaknya akan melakukan aksi penyampaian pendapat apabila aspirasi tersebut tidak diakomodasi.
“Kami akan melakukan aksi besar saat groundbreaking nanti. Jangan anggap pemuda Tanimbar tidak ada. Kami akan terus menyuarakan tuntutan kami,” ujarnya.
Perwakilan Forum Cinta Bumi Tanimbar (FCBT), Beny Samangun, turut menegaskan pentingnya partisipasi masyarakat lokal dalam setiap tahapan pengembangan proyek Blok Masela di wilayah tersebut.
Menurutnya, keterlibatan masyarakat merupakan bagian dari hak konstitusional yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan proyek strategis nasional.
Sebagaimana diketahui, Blok Masela merupakan salah satu proyek strategis nasional di sektor energi yang direncanakan beroperasi di wilayah Maluku, termasuk Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Pemerintah membentuk Tim PDSK untuk menangani dampak sosial kemasyarakatan yang timbul dalam proses pengembangan proyek tersebut.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari Pemerintah Provinsi Maluku terkait tanggapan atas pernyataan penolakan tersebut. Pihak terkait menyampaikan proses penanganan masih berjalan sesuai ketentuan. Kapatanews.com masih menunggu perkembangan informasi lanjutan. (AT/NFB)
Komentar