Jakarta, ambontoday.com – Pentingnya penguatan kelembagaan dan teknologi untuk memberantas tambang ilegal yang merusak lingkungan, membebani keuangan negara, dan mengguncang kepastian hukum di Negara Republik Indonesia (NRI), maka Pemerintah harus serius untuk melihat dan meksekusi.
Kondisi ini mendapat respon dari berbagai kalangan, salah satunya, Wakil Ketua Umum DPP Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (AMPI) sekaligus Ketua Pimpinan Pusat Angkatan Muda Partai Golkar (PP AMPG), Steven Izaac Risakotta. Ia menyambut baik dorongan dari Anggota Komisi XII DPR RI, Yulisman, yang mendorong Direktorat Jenderal Penegakan Hukum (Ditjen Gakkum) di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) agar lebih aktif memerangi praktik pertambangan ilegal. Menurut laporan, langkah konkret seperti modernisasi teknologi (drone, GPS, metering otomatis, sistem ICT), peningkatan kapasitas SDM, serta koordinasi antar Aparat Penegak Hukum (APH) menjadi keharusan.
“Pertambangan ilegal bukan hanya soal pelanggaran administratif. Ini soal keadilan lingkungan, kepastian investasi, dan hak rakyat atas sumber daya alam mereka. Kita perlu pengawasan yang modern, SDM yang mumpuni, dan koordinasi antar lembaga yang solid agar tidak ada celah untuk praktik yang merugikan,” ujar Steven di Jakarta, Jumat (12/9/2025). Lewat rilis yang diterima redaksi.
Steven yang juga pengacara mudah asal Maluku kediaman Bintaro itu, menggarisbawahi bahwa selain upaya penindakan, regulasi yang harmonis pusat-daerah juga sangat penting agar tidak ada tumpang tindih kewenangan serta agar masyarakat dan investor legal dapat memahami batas-batas yang jelas.
Steven juga mendorong Ditjen Gakkum memiliki roadmap nasional yang menghitung secara resmi potensi kerugian negara akibat pertambangan ilegal, serta target pemulihan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebagai indikator utama kinerja. Menurutnya, laporan tahunan yang transparan akan memperkuat akuntabilitas dan kepercayaan publik.
Politisi asal paratai berlambang pohon beringin itu menambahkan bahwa pemberantasan tambang ilegal juga harus diiringi dengan mekanisme pemulihan lingkungan yang efektif agar tidak muncul konflik sosial dan agar dampak lingkungan bisa diminimalisir. (AT/BT)
