Saumlaki, Ambontoday.com – Sebuah surat penolakan berkop Pemerintah Desa Wowonda mendadak menggelegar di tengah masyarakat. Isinya tegas, bernada perintah, dan berujung pada satu keputusan keras: menghentikan pembangunan jembatan di RT 006/RW 03. Namun di balik lembaran resmi itu, tersimpan bantahan keras dari warga terutama dari nama yang dijadikan sasaran utama: Moses Maresyembun.
Moses angkat bicara. Dengan suara getir, ia membantah keras tudingan bahwa pembangunan jembatan tersebut merupakan proyek sepihak atau mendahului agenda desa. Menurutnya, apa yang dilakukan warga murni swadaya masyarakat, tanpa dana desa, tanpa kontrak, dan tanpa kepentingan pribadi.
“Ini bukan proyek desa, bukan proyek pemerintah. Ini jeritan warga yang selama bertahun-tahun kesulitan akses. Kami patungan, kami kerja bersama. Tidak ada satu rupiah pun dari dana desa,” tegas Moses kepada wartawan.
Ia menilai surat penolakan tersebut sebagai bentuk pembunuhan semangat gotong royong. Ironisnya, pembangunan yang dilakukan warga justru dihentikan, sementara kebutuhan jembatan itu sendiri sudah lama menjadi keluhan masyarakat setempat.
“Kalau pemerintah desa belum bangun, kenapa warga yang mau berbuat baik justru dihalangi? Ini swadaya, bukan melawan hukum. Yang kami lawan hanya keterisolasian,” katanya tajam.
Moses Maresyembun menegaskan bahwa pihak masyarakat dan relawan tidak akan tinggal diam atas penghentian sepihak tersebut. Ia menyatakan, dalam waktu dekat warga akan berkoordinasi langsung dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (BPMD) Kabupaten Kepulauan Tanimbar untuk menyampaikan secara terbuka tujuan pembangunan jembatan yang dilakukan murni atas dasar swadaya masyarakat, tanpa menyentuh dana desa sedikit pun.
“Kami ingin negara tahu, ini bukan proyek gelap, ini gotong royong. Kalau pemerintah desa menolak, kami akan jelaskan ke BPMD bahwa yang kami bangun adalah akses hidup warga, bukan kepentingan pribadi. Jangan bungkam inisiatif rakyat dengan surat,” tegas Moses, seraya menyebut langkah pemerintah desa sebagai tindakan yang keliru dan berpotensi mematikan partisipasi masyarakat.
Moses juga menyayangkan sikap pemerintah desa yang langsung menerbitkan surat penolakan tanpa dialog terbuka dengan masyarakat pelaksana swadaya. Ia menilai langkah tersebut sarat dengan aroma kekuasaan, seolah-olah semua inisiatif warga harus tunduk pada stempel birokrasi.
“Gotong royong bukan kejahatan. Kalau ini dianggap salah, maka yang salah bukan kami, tapi cara berpikir yang alergi terhadap partisipasi rakyat,” ujarnya.
Lebih jauh, Moses menegaskan bahwa warga tidak pernah mengklaim pembangunan itu sebagai proyek desa. Justru, kata dia, masyarakat bergerak karena trauma janji dan lambatnya realisasi pembangunan yang selama ini hanya berhenti di musyawarah dan dokumen anggaran.
Surat penolakan itu kini memantik kemarahan diam-diam di tengah warga. Di satu sisi, pemerintah desa mengklaim kewenangan dan prosedur. Di sisi lain, masyarakat mempertanyakan: sejak kapan swadaya rakyat harus minta izin untuk membangun masa depannya sendiri?
Kasus ini membuka luka lama di Desa Wowonda tentang jarak antara penguasa desa dan warganya sendiri. Ketika gotong royong dianggap ancaman, dan kepedulian justru dipadamkan, maka yang runtuh bukan hanya jembatan yang belum selesai, tetapi juga kepercayaan publik terhadap pemerintahan desa. (AT/NFB)
