Maluku, Ambontoday.com – Perkembangan terkini mengenai laporan Gubernur Hendrik Lewerissa kepada Menteri Dalam Negeri kembali menempatkan arah pembangunan Maluku dalam sorotan publik. Data yang dipaparkan menunjukkan capaian yang tidak dapat diabaikan, namun juga mengungkapkan tantangan struktural yang menghambat percepatan kemajuan daerah. Dalam kerangka kepentingan publik, redaksi menilai perlunya evaluasi menyeluruh agar pembangunan Maluku bergerak pada jalur yang konsisten dan terukur.
Isu utama yang mencuat berkaitan dengan ketidakseimbangan antara stabilitas operasional pemerintahan dan kelemahan struktural ekonomi daerah. Gubernur sebagai aktor kebijakan telah menyampaikan dinamika fiskal, sosial, dan ekonomi yang menggambarkan situasi objektif provinsi kepulauan ini. Di sisi lain, dampaknya bagi publik terlihat pada perlambatan pemerataan kesejahteraan dan belum optimalnya pemenuhan layanan dasar. Dalam konteks tersebut, arah pembangunan tidak cukup dinilai melalui indikator administratif semata, tetapi melalui kualitas fondasi ekonominya.
Pertumbuhan ekonomi Maluku yang mencapai 4,31 persen pada triwulan ketiga 2025 memberikan sinyal perbaikan, meski masih berada sedikit di bawah rata-rata nasional. Peningkatan ekspor sebesar lebih dari 21 persen merupakan capaian positif, khususnya bagi wilayah yang menghadapi tantangan konektivitas antar-pulau. Namun pertumbuhan yang masih bertumpu pada sektor primer menandakan bahwa struktur ekonomi belum menghasilkan nilai tambah yang memadai. Ketiadaan basis industri pengolahan membuat ketahanan ekonomi Maluku rentan terhadap fluktuasi eksternal.
Dalam hal stabilitas harga, capaian pengendalian inflasi sebesar 2,30 persen layak dicatat sebagai bentuk efektivitas koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah. Program pasar murah, kerja sama antar-daerah, serta digitalisasi rantai pasok memberi kontribusi nyata terhadap pengendalian harga. Meski demikian, stabilitas inflasi tidak otomatis mencerminkan penguatan daya beli masyarakat apabila struktur ekonomi tidak mengalami perbaikan fundamental.
Kapasitas fiskal daerah menjadi salah satu titik lemah yang memerlukan perhatian serius. Realisasi pendapatan daerah yang baru mencapai 77 persen menggambarkan ruang fiskal yang terbatas untuk mendorong pembangunan strategis. Sementara itu, belanja modal yang berada di kisaran 42 persen menunjukkan bahwa sebagian besar anggaran masih dialokasikan untuk biaya operasional pemerintahan. Ketergantungan lebih dari 75 persen pada transfer pusat turut mengurangi ruang kreasi kebijakan daerah.
Proyeksi penurunan pendapatan daerah menjadi sekitar Rp2,41 triliun pada tahun 2026 menambah tantangan baru. Menurut pandangan redaksi, penurunan tersebut berpotensi memperlambat pembangunan sektor prioritas, seperti infrastruktur dasar dan layanan publik. Pemerintah provinsi perlu meninjau ulang strategi pendapatan dengan memperluas basis ekonomi sekaligus mengoptimalkan aset yang ada. Tanpa langkah perbaikan, kemampuan Maluku keluar dari ketertinggalan akan semakin terbatas.
Kesiapan menghadapi periode Natal dan Tahun Baru terpantau cukup baik melalui ketersediaan stok pangan dalam kategori aman. Bagi wilayah kepulauan, stabilitas logistik pangan merupakan faktor penting untuk menjaga ketenangan sosial. Namun keberhasilan jangka pendek ini perlu diperkuat dengan strategi ketahanan pangan yang lebih bersifat sistemik agar tidak bergantung pada momentum musiman.
Risiko bencana alam tetap menjadi tantangan besar. Tercatat 27 kejadian bencana sepanjang tahun yang mempengaruhi beberapa daerah, termasuk Tanimbar, Tual, dan Maluku Tenggara. Dalam perspektif kebijakan publik, situasi ini menuntut peningkatan kapasitas mitigasi, termasuk alokasi anggaran kebencanaan yang proporsional. Tanpa kesiapsiagaan yang kuat, dampak sosial dan ekonomi dari bencana dapat semakin luas.
Aspek kesehatan masyarakat juga menunjukkan persoalan mendasar. Prevalensi stunting sebesar 28,4 persen memperlihatkan bahwa penanganan gizi, sanitasi, dan layanan kesehatan dasar belum berjalan efektif. Angka tersebut jauh dari target nasional dan menjadi indikator perlunya intervensi lintas sektor yang terkoordinasi. Redaksi memandang bahwa penguatan layanan dasar harus menjadi prioritas dalam agenda pembangunan sosial.
Program Koperasi Merah Putih yang dibentuk di seluruh desa memiliki potensi dalam memperkuat ekonomi masyarakat. Namun ketiadaan data kinerja membuat efektivitas program belum dapat dievaluasi secara objektif. Dalam konteks tata kelola, setiap program ekonomi strategis harus disertai indikator capaian yang jelas agar dapat dipantau dan ditingkatkan.
Pada titik ini, redaksi menilai bahwa langkah yang lebih tepat adalah memperkuat transformasi struktural sambil menjaga stabilitas operasional pemerintahan. Penguatan kapasitas fiskal, diversifikasi ekonomi, serta peningkatan nilai tambah melalui industri pengolahan perlu menjadi fokus utama. Arah kebijakan jangka pendek harus diarahkan pada peningkatan kualitas layanan dasar sebagai fondasi kesejahteraan.
Transparansi data yang disampaikan gubernur dapat menjadi momentum untuk meningkatkan akuntabilitas kebijakan publik. Keterbukaan informasi adalah bagian penting dari tata kelola modern, namun harus disertai tindak lanjut kebijakan yang selaras dengan tantangan struktural. Sinergi antara data dan kebijakan perlu diperkuat agar informasi tidak hanya menjadi laporan, tetapi panduan perbaikan.
Dalam konteks nasional, ketimpangan pembangunan antarwilayah masih menjadi isu utama. Provinsi kepulauan seperti Maluku memerlukan pendekatan yang adaptif, termasuk dukungan fiskal yang mempertimbangkan kondisi geografis. Beberapa daerah lain menunjukkan bahwa transformasi ekonomi melalui penguatan industri hilir dapat mempercepat keluar dari ketergantungan pada sektor primer. Maluku dapat mengadopsi strategi serupa dengan menyesuaikan kapasitas lokal.
Dukungan kebijakan fiskal nasional melalui Dana Transfer ke Daerah harus dimaksimalkan untuk memperkuat sektor-sektor baru yang strategis. Selain itu, kerangka pembangunan berkelanjutan menjadi acuan penting untuk menyusun prioritas jangka panjang. Tantangannya terletak pada konsistensi antara perencanaan dan pelaksanaan agar tidak berhenti pada dokumen semata.
Menimbang seluruh dinamika dan data yang tersedia, redaksi memandang bahwa Maluku berada pada fase kemajuan administratif, namun belum mencapai kemajuan struktural yang diperlukan untuk mendorong lompatan pembangunan. Transformasi ekonomi, penguatan layanan dasar, dan konsistensi kebijakan merupakan kunci agar Maluku dapat bergerak menuju pembangunan yang lebih inklusif dan berdaya saing. Perspektif ini penting untuk menghindari stagnasi dan memastikan manfaat pembangunan dirasakan secara luas oleh masyarakat.
Redaksi – Ambontoday
