80 Tahun Merdeka, Kecamatan Batabual Masih Terisolasi

Spread the love

80 Tahun Merdeka, Kecamatan Batabual Masih Terisolasi

AmbonToday.Com – Delapan dekade sejak Indonesia memproklamasikan kemerdekaan, Kecamatan Batabual di Kabupaten Buru, Provinsi Maluku, masih belum menikmati akses jalan yang layak. Warga di wilayah ini terus hidup dalam keterbatasan infrastruktur, seolah jauh dari sentuhan pemerintah dan pembangunan nasional.

Meski berbagai janji perbaikan telah dilontarkan, kenyataannya jalan menuju Batabual tetap sulit dilalui, terlebih pada musim hujan ketika jalur transportasi darat nyaris lumpuh. Akses ekonomi, pendidikan, hingga layanan kesehatan pun terhambat, meninggalkan masyarakat di pusaran keterisolasian.

 

Di musim timur, isolasi ini menjadi semakin mencekam. Laut Buru menjelma menjadi raksasa bergelombang tinggi, menggulung dan mengamuk, seolah menantang siapa saja yang berani melintas. Ombak tak sekadar memukul perahu, tetapi sering merenggut nyawa. Namun bagi warga Batabual, laut itu adalah satu-satunya pintu keluar menuju Namlea, ibu kota kabupaten. Setiap perjalanan menjadi perjudian nyawa — sebuah risiko yang diterima dengan pasrah karena tidak ada pilihan lain.

Kecamatan Batabual, yang terletak di Kabupaten Buru, Maluku, adalah wilayah dengan potensi alam besar: sumber daya pertanian yang subur, hasil laut yang melimpah, dan pesona bahari yang memikat. Namun, semua potensi itu terkunci oleh keterbatasan infrastruktur dasar, terutama akses jalan dan jembatan yang memadai.

Selama lebih dari delapan dekade sejak kemerdekaan, masyarakat Batabual masih harus berjuang menghadapi isolasi geografis yang tak hanya memutus mobilitas barang dan jasa, tetapi juga mengorbankan nyawa manusia — terseret arus sungai atau diterkam ombak ganas yang setiap musim timur selalu mengintai.

Berbagai tekanan dan lobi-lobi yang dilakukan masyarakat menjadi catatan sejarah penting bagi bangsa ini. Teriakan mereka tentang kebutuhan infrastruktur jalan dan jembatan telah menggema bertahun-tahun, menjadi kerinduan yang tak pernah surut.

Baca Juga  AHS; SAFITRI MALIK Telah Bangun Fondasi Pembangunan, Lanjutkan

Pada Juli 2018, masyarakat Batabual kembali melakukan demonstrasi di kantor Dinas PUPR Provinsi Maluku, menuntut pembangunan jalan tembus yang sudah tertunda lebih dari dua dekade. Saat itu, dana DAK Perubahan sekitar Rp8 miliar dari Kementerian PUPR dialokasikan untuk membangun ruas jalan sekitar 47 km menuju Desa Ilath–Kayeli (termasuk medan yang berat), dengan target selesai akhir 2018. Namun kenyataannya, pekerjaan tak berjalan maksimal karena keterbatasan anggaran dan medan yang sulit.

Usulan Renstra ke Bina Marga (2018–2019)
Pada 28 Juni 2018, Gubernur Maluku mengirim surat ke Dirjen Bina Marga terkait pembangunan jalan-jembatan di Batabual. Pertemuan tindak lanjut baru terjadi pada 16 Agustus 2019. Salah satu syaratnya adalah jalan harus memiliki status nasional atau memenuhi lebar 25 meter dan bersertifikat.

Dorongan DPRD Kabupaten Buru (2021–2022)
Ketua DPRD Buru pada Februari 2021 menyuarakan percepatan pembangunan hotmix jalan poros Mako–Kayeli–Batabual sepanjang 77 km. Namun karena statusnya jalan provinsi, pembiayaan tidak bisa dilakukan melalui APBD Kabupaten.

Koordinasi terus dilakukan dengan Kementerian PUPR dan Deputi I KSP sejak Februari 2022 untuk mengupayakan peningkatan status ke jalan nasional. Salah satu syaratnya adalah keterhubungan lintas kabupaten antara Batabual dan Waesama di Buru Selatan.

Desakan Delegasi Pemerintah Daerah (2022)
Pada Maret 2022, DPRD Buru menuntut pemerintah pusat mengambil alih pembangunan jalan dan jembatan Batabual agar dikerjakan lebih cepat.

Berangkat dari sejarah panjang penyampaian aspirasi, demonstrasi warga, dan berbagai upaya politis maupun administratif, hingga kini harapan itu belum sepenuhnya terwujud. Anggaran datang dari berbagai skema — DAK Perubahan, Renstra Bina Marga, hingga Inpres — namun medan berat dan birokrasi panjang membuat impian tetap tergantung di udara.

Baca Juga  Waemese Resmi Nakhodai Perindo BurseL: Sebuah Awal dari Harapan dan Perjuangan Baru

Kini, harapan hanya tertumpu pada komitmen pemerintah daerah maupun pusat untuk segera menuntaskan pembangunan jalan dan jembatan yang layak. Hanya dengan itu kemerdekaan dapat benar-benar dirasakan oleh seluruh rakyat, termasuk mereka yang setiap musim timur masih harus mempertaruhkan nyawa di laut demi mencapai Namlea.

[Nar’Mar]

Berita Terkini