Saumlaki, ambontoday.com – Ratusan Calon Penumpang KM. Leuser dalam antrian panjang selama satu jam akibat molornya waktu yang ditentukan oleh pihak Pelni, dimana sesuai informasi yang dipancang pada jendala kaca pada loket penjualan tiket bahwa penjualan tiket akan dilayani pada Minggu, (23/1) jam 00.30 subuh dini hari.
Kondisi yang turut memprihatinkan sebagai akibat keterlambatan dan ketidak konsistenan pihak PELNI yang menangani penjualan tiket kapal ataukah kendala jaringan internet?, Hal ini mengakibatkan banyak keluhan dari masyarakat.
Pantauan ambontoday.com, di Saumlaki terjadi pemadaman listrik secara total untuk perbaikan jaringan listrik mulai dari pagi hingga sore hari. Hal tersebut berdampak pada penjualan tiket oleh pegawai Pelni yang dinilai tidak bisa menyesuaikan dengan waktu.
“Kalaupun listrik dipadamkan dan jaringan internet turut tidak efektif digunakan mulai pagi hingga sore hari maka mestinya penjualan tiket pun jangan terlambatkan, bisa dibuka pada jam enam atau jam tujuh malam,” ujar para calon penumpang yang merasa kelelahan antri untuk membeli tiket.
Sangat disayangkan penjualan tiket baru akan dibuka pada jam 1.45, ini pertanda pelayanan Pelni semakin memburuk di bumi Duan Lolat, sehingga kinerja para pegawai Pelni perlu dievaluasi oleh pimpinan.
Sangat disayangkan masyarakat pengguna jasa Pelni harus capai-capai mengantri.
Mestinya pelayanan yang baik harus diefektifkan untuk pelanggan.
Hingga berita ini dirilis belum pada setengah ketika loket dibuka belum juga ada pelayanan dari pihak petugas penjual tiket.
Keluhan masyarakat tersebut kiranya dapat ditindaklanjuti pihak PT. Pelni, agar kondisi yang sama tidak lagi terjadi dikemudian hari.
Kondisi yang terjadi Sama sekali tidak memperhatikan protokol kesehatan (Prokes), dimana masyarakat yang antri banyak yang tidak menggunakan masker dan juga sangat berdempetan, yang akan menimbulkan meningkatnya Covid-19 di Kabupaten Kepulauan Tanimbar (KKT), mengingat Maluku sudah dinyatakan zona hijau namun KKT masih ada dalam zona merah, hal ini sangat riskan sehingga dibutuhkan perhatian serius juga oleh Pemda KKT dalam hal ini dinas perhubungan. (AT/tim)
