Ambon, Ambontoday.com- Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), Inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) gabungan kota di Provinsi Maluku tetap terkendali.
Hal ini diakui Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPw BI) Provinsi Maluku, Rawindra Adriansah kepada media di Ambon, Selasa (5/12/2023) dalam rilis yang diterima.
Menurutnya, meskipun mengalami peningkatan pada level yang relatif terbatas. Bulan November 2023, inflasi gabungan kota IHK di Provinsi Maluku secara bulanan sebesar 0,50% (mtm).
“Capaian tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi bulan Oktober 2023 yang juga mengalami inflasi sebesar 0,30% (mtm),”katanya.
Diakui, Realisasi inflasi gabungan kota di Provinsi Maluku tersebut sejalan dengan inflasi nasional yang mengalami inflasi sebesar 0,38% (mtm).
Secara spasial, tekanan inflasi berasal dari Kota Ambon dengan inflasi sebesar 0,57% (mtm), meningkat dari bulan sebelumnya sebesar 0,39% (mtm).
Di sisi lain, Kota Tual pada bulan November 2023 terjadi deflasi sebesar -0,51% (mtm), tidak sedalam deflasi bulan sebelumnya sebesar -1,08% (mtm).
Secara kelompok, tekanan harga yang meningkat utamanya bersumber dari kelompok Makanan,
Minuman, dan Tembakau yang mengalami inflasi pada bulan November 2023.
Tercatat kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau mengalami inflasi sebesar 0,49% (mtm). Tekanan inflasi
bersumber dari komoditas hortikultura, antara lain Cabai Rawit, Beras, dan Buncis yang mengalami
inflasi 55,33% (mtm); 0,50% (mtm); dan 18,21% (mtm).
Selain itu, Peningkatan inflasi komoditas hortikultura
khususnya Cabai Rawit utamanya masih merupakan dampak dari El Nino yang masih melanda wilayah sentra produksi pemasok di Maluku mengakibatkan berkurangnya volume pasokan yang masuk ke Maluku.
“Tekanan inflasi di Maluku juga bersumber dari tekanan inflasi kelompok Transportasi. Bulan
November 2023, komoditas Tarif Angkutan Udara mengalami peningkatan dengan angka inflasi
sebesar 7,13% (mtm), dibandingkan dengan bulan sebelumnya sebesar 6,83% (mtm),” tuturnya.
Ditambahkan, Peningkatan dari sisi angkutan udara sejalan dengan periode puncak wisata dan mulai memasukinya musim liburan HBKN Natal 2023 dan Tahun Baru 2024, yang mendorong peningkatan permintaan barang dan jasa khususnya dari sisi angkutan udara.
Selain itu, tetap tingginya harga avtur secara bulanan pada November 2023 turut pula mendorong harga angkutan udara pada level yang lebih tinggi.
Namun demikian, inflasi kelompok transportasi mengalami penurunan dari sebesar 1,96% (mtm)
pada bulan Oktober 2023 menjadi sebesar sebesar 1,83 % (mtm) pada bulan November 2023.
“Penurunan tekanan inflasi pada kelompok Transportasi berasal dari komoditas bensin yang
mengalami deflasi sebesar -0,21% (mtm). Terjadinya deflasi pada komoditas bensin diakibatkan oleh
penyesuaian harga BBM yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat per 1 November 2023,” tuturnya.
Secara tahunan, pada bulan November 2023, tekanan inflasi gabungan kota IHK di Provinsi Maluku
mengalami penurunan.
Tak hanya itu, Lanjutnya, Inflasi tahunan tercatat sebesar 2,96% (yoy), menurun dibandingkan
realisasi bulan sebelumnya sebesar 3,62% (yoy).
Inflasi tersebut lebih tinggi dibandingkan tingkat
inflasi Nasional sebesar 2,86% (yoy).
Namun demikian, tingkat inflasi gabungan kota di Provinsi
Maluku tersebut masih berada pada sasaran inflasi Nasional tahun 2023 yang ditetapkan pada
rentang 3,0+1% (yoy).
Meskipun mengalami inflasi, pada bulan November 2023 tingkat inflasi di Provinsi Maluku tetap
terkendali.
Hal ini merupakan hasil peran sinergi dan koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota yang terus memperkuat berbagai upaya
sinergis dan intensif untuk meredam tingkat inflasi, khususnya yang berasal dari Kelompok Makanan, Minuman dan Tembakau.
Untuk menghadapi risiko kedepan khususnya dari El Nino dan
peningkatan permintaan pada HBKN Natal 2023 dan Tahun Baru 2024, TPID Provinsi maupun Kabupaten/Kota terus merumuskan berbagai strategi untuk meredam risiko tekanan inflasi ke depan.
Salah satu kegiatan yang dilakukan pada bulan November 2023 adalah kegiatan operasi pasar, realisasi impor beras, rapat penguatan TPIP/TPID dan GNPIP, dan juga realisasi subsidi ongkos angkut untuk distributor komoditas pangan strategis. (AT-009).
