Ambon today.com_JAKARTA – Kota Ambon resmi ditetapkan sebagai satu dari 41 daerah percontohan (piloting) program Digitalisasi Bantuan Sosial nasional. Hal ini ditegaskan oleh Wali Kota Ambon, Bodewin Wattimena, saat menghadiri Sosialisasi Piloting Digitalisasi Bantuan Sosial di Kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Selasa (3/2/2026).
Langkah strategis ini bertujuan untuk mengintegrasikan seluruh data kemiskinan ke dalam satu sistem digital yang transparan dan akuntabel. Bodewin menekankan bahwa keandalan data adalah harga mati untuk memastikan setiap kebijakan pemerintah tepat sasaran.
“Hari ini kita diperhadapkan dengan soal keandalan data. Data ini adalah dasar pengambilan keputusan. Baik itu untuk bantuan sosial maupun penanganan kemiskinan ekstrem, semua harus berbasis data faktual,” ujar Bodewin.
Belajar dari AI di Banyuwangi
Dalam forum tersebut, Bodewin mendorong jajaran pemerintah daerah untuk mengadopsi teknologi terbaru. Ia mencontohkan Kabupaten Banyuwangi yang telah sukses menerapkan sistem pendataan digital berbasis Kecerdasan Buatan (AI).
Menurutnya, penggunaan teknologi seperti AI akan meminimalisir kesalahan manusia dan mempercepat validasi data di lapangan.
Hapus Ego Sektoral, Target Tuntas Oktober
Salah satu tantangan besar yang disoroti Bodewin adalah fenomena ‘ego sektoral’, di mana setiap instansi memiliki versi data masing-masing. Melalui program piloting ini, seluruh data akan disatukan dalam Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional.
“Selama ini kita terkendala ego sektoral. Sekarang harus terintegrasi. Targetnya, sesuai arahan Pak Luhut (Binsar Pandjaitan), pada bulan Oktober semua data sudah siap dan sinkron,” tegasnya.
Konsekuensi Data Faktual
Bodewin juga mengingatkan masyarakat bahwa digitalisasi ini akan membawa perubahan pada daftar penerima bansos. Karena berbasis data lapangan yang terkini, jumlah penerima bisa mengalami penyesuaian—baik bertambah maupun berkurang.
“Konsekuensinya ada yang turun, ada yang naik. Ini demi keadilan, supaya yang menerima bantuan benar-benar mereka yang berhak. Yang tidak berhak tidak boleh menerima,” pungkas Bodewin.
Acara yang dibuka oleh Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk ini turut dihadiri oleh jajaran menteri kabinet, Kepala BPS, serta pimpinan daerah dari seluruh Indonesia, menandai babak baru transformasi digital bantuan sosial di tanah air.( o.l )
