Ambontoday.com, Ambon.- Tantangan ketahanan pangan di Indoneseia secara keseluruhan dan di Maluku secara khusus memang mesti menjadi hal yang diprioritaskan. Bahkan oleh Kementerian Pertanian, daerah Maluku dalam hal ini Dinas Pertanian (Distan) Maluku diberikan sejumlah target yang mesti dicapai kedepan.
Demikian disampaikan kepala Dinas Pertanian Provinsi Maluku, Dr. Ilham Tauda kepada wartawan di ruang kerjanya, usai memperingati Hari Korpri, Rabu 29 November 2023.
Menurutnya, beberapa waktu lalu, saat dirinya menghadiri workshoo dan menjadi salah satu narasumber terkait Kemandirian Pangan di Maluku, kita merujuk pada beberapa hal terutama Pangan Strategis yakni Beras, Jagung KedelaI, Bawang Merah Bawang Putih dan Cabai.
“Khusus untuk pangan strategis Beras, luas lahan padi di maluku berdasarkan data dari BPN itu luas lahan sawah 18.283 hektar, luas lahan tegal atau kebun 307.230 hektar, ladang 430.977 hektar.
Kalau kita lihat per kabupaten/kota khusus untuk lahan strategis kita untuk beras padi tersebar di beberapa sentra itu sawah di maluku tengah dengan luas panen tahun 2023, 7.249 hektar, kabupaten buru 11.442 hektar, seram bagian barat 1.139 hektar dan seram bagian timur 2.408 hektar sehingga total keseluruhan 22.467 hektar.
Jadi luas lahan baku sawah itu kan ada sekitar delapan belas ribu, tapi tidak semua bisa difungsikan secara optimal karena masalah teknis seperti ketersediaan jaringan irigasi. Itu berarti dari 18 belas ribu hektar itu baru sekitar 12 hektar lebih yang dapat dimanfaatkan sementara 14 belas ribu lebih belum termanfaatkan secara optimal,” jelas Tauda.
Dikatakan, dari total 22 ribu hektar lebih ini ada yang dua sampai tiga kali tanam, jadi dalam setahun itu ada beberapa kali panen. Sedangkan untuk produksinya 2023 itu ada sekitar 87.578 gabah kering giling.
“Dari hasil ini memang ada sedikit penurunan dibandingkan dengan luas panen kita di 2022 itu 23.987 sedangkan produksi 92.601 ton. Penurunan tingkat produksi ini salah satunya adalah petani kita kebanyakan masih tergantung pada bantuan pemerintah.
Tahun 2022 itu kita diberikan bantuan untuk lahan padi sawah kepada 10 ribu hektar, 2023 jumlah bantuan pemerintah turun menjadi 6 ribu hektar, sehingga sangat berpengaruh pada tingkat produksi petani karena memang belum banyak petani yang mandiri.
Belum banyak petani kita yang mandiri dikarenakan berusaha padi sawah ini memang membutuhkan anggaran yang tidak sedikit, itulah yang menyebabkan kenapa NTP (nilai tukar petani) tanaman pangan itu tidak pernah lebih dari seratus, selalu di bawah seratus. Hal itu berarti indeks yang diterima petani lebih kecil dibanding yang dibayarkan oleh petani.
Hal ini memang dipengaruhi oleh beberapa komponen yang pertama itu masalah produksi seperti BBM yang cukup mahal, kemudian transport untuk mengangkut kemudian belum lagi pupuk.
Kalau dulu itu sekitar 17 jenis tanaman pangan yang disubsidi oleh pemerintah, namun saat ini hanya 9 jenis saja yang di subsidi yakni beras padi, jagung, kedelai, bawang merah, bawang putih dan cabai,” papar Kadis Pertanian.
Dijelaskan, dari total produksi tahun 2023 sebesar 87.578 gabah kering giling kalau dikonversikan maka total jumlah produksi beras itu sebesar 55.180 ton beras.
“Dengan demikian maka kita mengalami defisit dari total kebutuhan penduduk maluku dengan jumlah kurang lebih 1,8 juta jiwa itu 135.947 ton beras, jadi kurang lebih 80 ribu ton yang kita defisit.
Untuk itu, dalam upaya meningkatkan ketahanan pangan masyarakat maluku, kita tidak perlu berfokus pada beras melainkan bagaimana meningkatkan produksi pangan lokal seperti umbi-umbian, sukun, dan sagu.
Untuk Ubi Kayu itu itu produksinya di maluku kita surplus, di tahun 2022 produksi ubi kayu sebesar 91.773 ton, ubi jalar 33.295 ton, sagu 9.779 ton, sukun 39.335 ton. Jadi kalau kita konversi ke kekurangan produksi beras tadi maka kita bisa menutupi sebagian kekurangan beras itu.
Selain itu, kita juga harus mengungarangi konsumsi beras kita dengan beralih kepada ketersediaan pangan lokal. Rata rata konsumsi beras masyarakat maluku itu 75 kg perkapita per tahun. Kalau kita bisa menurunkan konsumsi beras kita dengan kampanye pangan lokal maka kita bisa menurunkan tingkat konsumsi beras kita per tahun,” papar Tauda.
Dirinya berharap, kedepan dengan mengkampanyekan konsumsi Pangan Lokal lebih giat di masyarakat maka dengan demikian kita bisa mengatasi masalah ketahanan pangan di Maluku.
Untuk itu, Dinas Pertanian juga selalu membangun kerjasama dengan Dinas Ketahanan Pangan untuk bersama-sama mengatasi persoalan ini kedepan, tutup Kadis.
