Adu Mulut Ketua ASKA Dengan Richard Rahakbauw, Rapat Di Skorsing
Ketua ASKA yang tak terima dibentak, sempat melawan, namun dikawal ketat oleh petugas PAMDAL keluar ke pintu utama DPRD Maluku. Situasi kembali tenang, setelah Penjabat Wali Kota Ambon, Bodewin Wattimena turun menenangkan Ketua ASKA. Kepada wartawan, Paulus Nikijuluw menilai pertemuan yang dilaksanakan Komisi III DPRD Maluku sarat dengan kepentingan untuk memuluskan pembangunan lapak.
Pasalnya, pertemuan yang dilaksanakan secara tertutup hanya menghadirkan pihak APMA dan IPMA, beserta jajaran Pemerintah Kota Ambon terkait, sedangkan ASKA selaku pengguna utama mardika yang selama ini menggugat pembangunan lapak tidak dilibatkan. Mirisnya, ASKA yang dilibatkan hanya oknum selama ini yang pro untuk pembangunan lapak, di karena ada kepentingan. Padahal menurutnya, penggunaan terminal sudah jelas ditetapkan dalam Peraturan Menteri Perhubungan nomor 132 tahun 2015, dimana terminal diperuntukan untuk pangkalan kendaraan umum.
"Kalau tetap dibangun lapak, maka peraturan menteri perhubungan di rubah aja. Ini ada kepentingan, ini bukan duri dalam daging, tetapi paku," ucapnya. Rapat Di Skorsing Rapat penyelesaian lapak Mardika, yang diselenggarakan Komisi III DPRD Maluku di skorsing hingga Minggu depan. Belum diketahui pasti di skorsing nya rapat dipimpin Ketua DPRD Maluku, Benhur Watubun selalu koordinator Komisi III. Mengingat rapat tersebut berlangsung secara tertutup.
"Rapat kita skor 1 minggu etelah itu baru lanjut,"ungkap Watubun kepada wartawan usai memimpin rapat. Politisi PDI Perjuangan itu bahkan tidak mau menjabarkan penyebab di skorsingnya rapat dihadiri Penjabat Walikota berseta APMA itu. "Kesimpulan belum bisa di publikasikan, nanti kemudian bisa digeser dengan opini berbeda.
Prinsipnya di skorsing sampai minggu depan,"ungkapnya. Di skorsingnya rapat juga disampaikan Penjabat Wali Kota Ambon, Bodewin Wattimena. "Rapat di skorsing sampai minggu depan sesuai keputusan pimpinan DPRD," ucapnya.
Wattimena mengakui, rapat yang diselenggarakan Komisi III DPRD Maluku merupakan harapan besar dari Pemkot Ambon, sehingga tidak terjadi benturan antara Pemkot dengan Pemerintah Provinsi. "Rapat ini yang pemkot harapkan, karena saya tidak mau ada benturan antara pemkot dan provinsi. Karena pemerintah tidak pernah bisa berbenturan karena aturan mengatur semua tentang kewenangan," Tuturnya.
Walaupun demikian, pihaknya masih menunggu keputusan rapat dari Pemerintah Provinsi terkait kewenangan di Terminal Mardika. "Kalau itu sudah jelas maka masalah di pasar bisa kita selesaikan,"pungkasnya. (AT-009)
π Anda harus masuk (login) terlebih dahulu untuk ikut berdiskusi.
π¬ 0 Komentar
π Belum ada komentar yang ditampilkan. Jadilah yang pertama berkomentar!
Berita Terkait
PMII Bursel Soroti Dugaan Pelanggaran Lingkungan Proyek RSUD Salim Alkatiri, Pemda Diminta Berani Bertindak
3 weeks ago
Irjen Kementerian Pertanian Tinjau Progres Program Cetak Sawah di Maluku, Dorong βPercepatan Tanam Musim Kedua Tahun 2026
3 weeks ago
Gerakan Langit Biru Indonesia Asri Dimulai dari BurseL, Bupati La Hamidi Ajak Warga Rawat Alam
1 month ago