BRNR KKT Gacor !!! Sekretariat Pindah Tiga Kali, Uang Relawan Lenyap.
BRNR KKT Gacor !!! Sekretariat Pindah Tiga Kali, Uang Relawan Lenyap.
Saumlaki, Ambontoday. com - Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Barisan Rakyat Nusantara Raya (BRNR) Kabupaten Kepulauan Tanimbar (KKT) diduga tidak mampu melakukan sosialisasi terkait pungutan liar yang terjadi di tubuh organisasi tersebut. Sabtu, (1/02).Sejumlah relawan BRNR melaporkan bahwa mereka dikenakan pungutan dengan nominal bervariasi saat mendaftar. Selain itu, mereka dijanjikan akan mendapatkan tambahan uang melalui Kartu Tanda Anggota (KTA) digital BRNR, namun hingga kini belum ada kejelasan resmi dari pihak organisasi. Kasus ini terjadi di Kabupaten Kepulauan Tanimbar, dimana DPC BRNR beroperasi dan telah berpindah lokasi sekretariat hingga tiga kali, dengan saat ini menyewa rumah sebagai kantor dengan biaya Rp 30 juta per tahun.
βIsu ini mencuat setelah banyak keluhan dari relawan yang tidak mendapat kepastian terkait janji-janji yang diberikan BRNR. Sementara itu, rencana peluncuran KTA digital yang sebelumnya dijadwalkan segera, dikabarkan mundur ke Maret, bahkan berpotensi diundur kembali ke Oktober,βungkap salah seorang relawan yang meminta namanya dirahasiakan. Masyarakat dan berbagai pihak mempertanyakan transparansi BRNR, terutama karena hingga kini Badan Gizi Nasional (BGN) belum memberikan Memorandum of Understanding (MoU) kerjasama pengawasan kepada BRNR.
Selain itu, praktik pungutan ini dianggap tidak lazim karena organisasi masyarakat umumnya berorientasi pada eksistensi sosial, bukan mencari keuntungan dari anggotanya. Sorotan publik semakin meningkat melalui berbagai akun media sosial dan grup WhatsApp. Jika ketidakjelasan ini terus berlanjut, ada kemungkinan akan muncul gelombang aksi massa ke ibu kota kabupaten untuk mempertanyakan keseriusan BRNR dalam menjalankan program dan menepati janji-janjinya.
Pungutan liar yang dilakukan terhadap relawan BRNR menimbulkan polemik di masyarakat. Dengan belum adanya MOU dari BGN dan ketidakjelasan peluncuran program KTA digital, transparansi dan kredibilitas BRNR semakin dipertanyakan. βJika situasi ini tidak segera dijelaskan oleh pihak terkait, kemungkinan besar akan ada aksi massa untuk menuntut pertanggungjawaban dari organisasi tersebutβ Tutupnya. (AT/BAJK)
π Anda harus masuk (login) terlebih dahulu untuk ikut berdiskusi.
π¬ 0 Komentar
π Belum ada komentar yang ditampilkan. Jadilah yang pertama berkomentar!
Berita Terkait
Semarak HUT ke-81 RI, Maxim Gratiskan Perjalanan dengan 81 Mobil Berdekorasi Merah Putih di 19 Kota Indonesia
2 months ago
Dugaan Galian C Ilegal Mengarah ke Proyek RSUD Salim Alkatiri, LP-KPK Desak Polda-Kejati Usut Rantai Material
2 months ago
Antisipasi El Nino dan Kemarau Panjang Distan Maluku Fokus Proyek Irpom
2 months ago
Sambut HUT Ke-81 RI, MTs Ambon Gelar Beragam Lomba, Dorong Siswa Hadapi Tantangan Era Digital
2 months agoRekomendasi Untuk Anda
Abdullah Tuasikal Serang Balik! Akun Anonim dan Tiga Warga Dilaporkan Ke Polres Malteng
Safitri Malik Soulisa MoU Dengan Kejari Buru
Pemkot Ambon Gelar Temu Kader Posyandu se-Kota Ambon, Fokus pada Percepatan Penurunan Stunting
Kapus Larat Pentingkan Piknik Dibandingkan Melayanani Pasien "Jangan Atur Saya"
Pattiasina Desak Dirut RSUD Bayar Jasa Covid-19