Pemda Kabupaten MBD Indikasi Pelupa, Fatlolon Berikan Contoh

Ambon, Ambontoday. com- Di tengah Pandemi Covid-19 Semua orang telah dipersempit ruang geraknya dikarenakan semua pintu keluar-masuk setelah di berlakukannya lock down sejumlah daerah termasuk Kabupaten Maluku Barat Daya, transportasi Laut maupun udara tidak di buka. Jois Kristofol Esau Ketua Komisariat STIAS Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (red-GMNI) cabang Saumlaki via telp "Kami yang sementara melanjutkan studi diluar daerah, sulit untuk merasa sangat kesulitan di tanah perantauan karena kondisi lock down yang di berlakukan oleh Pemda Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD) sangat merugikan kami karena orang tua kami yang berada di pedesaan tidak memiliki akses untuk melakukan pengiriman uang karena daerah kami jauh dari akses Bank apalagi dengan di batasinya angkutan laut sangat membatasi orang tua kami untuk mengirimkan bahan makanan lokal untuk kami mahasiswa yang berada di perantauan mengingat mayoritas rakyat MBD memiliki latar belakang pekerjaan petani" ungkap Esau Selasa, (16/6/2020). Lanjutnya, Saat ini telah diterapkan pemberlakuan new normal secara global untuk membuka akses keluar masuk untuk menjaga kestabilan perekonomian nasional maupun lokal. Hal ini tentu akan berdampak buruk bagi masyarakat namun, perlu kita pahami bahwa ketika tidak memberlakukan new normal maka akan berdampak bagi Ekonomi masyarakat dan lebih fatalnya kita tidak bisa bekerja untuk menghasilkan uang maka kita diberi kesempatan utuk berdamai dengan Virus Corona atau Covid-19 agar kita tidak terpapar. "Pemerintah Daerah Maluku Barat Daya dan Pemerintah Kecamatan Kepulauan Romang semestinya harus responsif atas situasi saat ini, perlu ada komunilasi intens antara pemerintah wilayah dalam hal ini Camat dengan Masyarakat Romang atau Anak-anak yang sementara melanjutkan studi diluar daerah, sehingga dapat mengetahui kondisi mereka, apakah baik-baik saja ataukah telah tertular Covid-19.?" tanya Esau. "Beberapa hari lalu Pemda Kabupaten Kepulauan Tanimbar (KKT) telah membantu 734 mahasiswa yang ada di Ambon dengan menyalurkan dana sebesar Rp.219.900.000 (Dua Ratus Sembilan Belas Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah) yang bersumber dari bantuan sosial dinas terkait atas instruksi dan keputusan dari Bupati KKT Petrus Fatlololon, SH, MH.

Bantuan BLT tersebut di tangani langsung oleh Himpunan Mahasiswa Kabupaten Kepulauan Tanimbar (Himapel KKT-Ambon). Pemda Kepulauan Tanimbar bisa mengambil kebijakan untuk membantu mahasiswa dengan jumlah uang sebesar itu. Saya sangat mengapresiasi kebijakan dan langkah strategis Pemda KKT untuk membantu mahasiswa di Kota Ambon.

Bagaimana dengan Pemda Kabupaten MBD? tanya esau" "Mahasiswa Asal Pulau Romang yang saat ini tinggal di Ambon, Saumlaki dan Kupang sangat membutukan bantuan, uluran tangan dari pemerintah Desa Se-Pulau Romang lewat Camat Kepulauan Romang agar memberikan perhatian serius untuk anak-anak Desa yang saat ini sedang menuntut Ilmu di tanah perantauan. Dari hasil diskusi dengan Kawan-kawan Ikatan Mahasiswa Romang-Ambon (IMR-Ambon) mereka menyampaikan bahwa telah ada komunikasi antara Perwakilan IMR-AMBON Dengan Camat Kepulauan Romang terkait Kebijakan Bantuan Dana Covid-19 untuk Mahasiswa asal Romang yang ada di Ambon namun sampai saat ini tidak ada balasan komunikasi dari Camat Romang kepada kawan-kawan IMR-AMBON, Begitu juga kami yang ada di Tanimbar" jelasnya. "Untuk itu kami Minta Sikap Kebijakan Pemerintah Desa Se-Pulau Romang; Hila, Solath dan Jerusu agar dapat memperhatikan kami yang saat ini sedang mengalami kesulitan di perantauan terutama teman-mahasiswa asal Romang di Ambon dan sekitarnya.

Kami tahu benar para pimpinan kecamarab dan pemerintah desa akan membatu kami apabila ada sinergitas yang di lakukan oleh Bupati Kabupaten Maluku Barat Daya" Dirinya berharap, Pemerintah daerah secepatnya dapat mengambil kebijakan rasional untuk dapat menjawab keluhan anak-anak-mu di tanah rantau kalau tidak bisa membatu kami maka buka akses transportasi laut agar kami bisa kembali ke Maluku Barat Daya.(AT/pait)