Bupati La Hamidi Dinilai Biarkan Kekacauan: Legitimasi PLT Sekda Cacat Hukum, APBD Perubahan Terancam Batal

Padahal, konstitusi telah bicara jelas, tapi sang kepala daerah memilih diam dan membiarkan kegaduhan ini berlarut-larut. Perpres No. 3 Tahun 2018 tentang Penjabat Sekda serta SE BKN No. 1 Tahun 2021 secara tegas membatasi kewenangan PLT dan PLH.

Namun, di Buru Selatan, aturan itu diinjak. Pasal 5 Ayat (3) dan (4) serta Pasal 8 Perpres 3/2018 yang merupakan regulasi khusus tentang pengangkatan Sekda, diabaikan begitu saja. Maka jadilah Sekda bayangan: ada tapi tak berkuasa, menandatangani dokumen namun tanpa hak, memutuskan kebijakan namun tanpa legitimasi.

Kekeliruan ini bukan sekadar soal administrasi, tetapi menyangkut masa depan daerah. Dokumen KUA-PPAS—pondasi utama penyusunan APBD Perubahan—sekarang berada di ujung tanduk. "Bagaimana mungkin dokumen strategis yang menentukan arah pembangunan lahir dari tangan pejabat yang secara hukum tidak sah?, ujar salah satu tokoh politik Buru Selatan yang enggan sebut namanya kepada media ini, Rabu (17/9/2025).

Jika APBD Perubahan dipaksakan, maka Buru Selatan bukan hanya terjebak dalam praktik melawan hukum, tetapi juga berpotensi menanggung beban kerugian daerah yang serius. Pelayanan publik bisa terganggu, pembangunan terhambat, dan rakyat yang jadi korban. Di sinilah publik melihat kelemahan kepemimpinan La Hamidi.

Alih-alih mengambil langkah cepat untuk mengoreksi kesalahan, ia justru terkesan membiarkan. Lebih parah lagi, sikap abai ini menimbulkan kesan bahwa Bupati sengaja menutup mata demi kepentingan politik sesaat. Sejarah akan mencatat, kegaduhan di tubuh pemerintahan Buru Selatan bukanlah kecelakaan, melainkan hasil dari pembiaran.

Dan nama La Hamidi akan terukir sebagai Bupati yang membiarkan aturan dipermainkan, hukum diinjak, dan rakyat dikhianati. [Nar'Mar] .