FPPD Buru Selatan: Menolak Wapres di Bumi Raja-Raja, Menolak Janji Tanpa Bukti

Penolakan itu bukan tanpa dasar. Sekretaris Umum FPPD Buru Selatan menilai, kedatangan Wapres bukanlah hal mendesak ketika janji dan program yang pernah digaungkan masih jauh dari kenyataan. > “Kami menolak bukan karena benci, tapi karena janji yang tak kunjung ditepati.

Maluku tidak butuh seremoni, kami butuh solusi,” tegasnya. Ia menyoroti kebijakan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang disebut-sebut sebagai salah satu program unggulan pemerintah pusat. Namun di balik gemerlap angka dan promosi, tersimpan tanda tanya besar.

Dari total anggaran Rp335 triliun, Rp67 triliun dialokasikan sebagai dana cadangan. “Fantastis, tapi untuk siapa manfaatnya? Hingga kini masyarakat belum merasakan dampak nyata,” ujarnya.

Bagi FPPD Buru Selatan, kunjungan pejabat tinggi negara seharusnya membawa keberpihakan, bukan hanya potret dan pidato. Ia menegaskan, sebelum menjejakkan kaki di Maluku, Wapres mesti menatap lebih dalam pada kenyataan yang dihadapi rakyat timur: 1. Pendidikan di Maluku masih jauh dari merata — banyak anak-anak belajar di bawah atap bocor dan lantai tanah. 2.

Kemiskinan masih menjadi wajah sehari-hari di pulau-pulau terpencil. 3. Program MBG belum menyentuh kebutuhan riil masyarakat. 4.

Maluku layak memperoleh Otonomi Khusus, agar kebijakan tak selalu bergantung pada pusat. 5. Tambang ilegal harus ditutup sebelum alam benar-benar hancur. 6.

Hutan lindung wajib dijaga, bukan dijual kepada kerakusan modal. 7. Kekayaan laut Maluku semestinya menjadi berkat, bukan sekadar statistik di meja pejabat. > “Kami di Maluku hidup dengan laut yang biru dan tanah yang subur, tapi kami masih miskin karena keadilan belum berpihak.

Jadi untuk apa Wapres datang bila hanya meninggalkan janji di udara?” katanya menohok. Pernyataan FPPD Buru Selatan ini menjadi refleksi getir dari suara rakyat yang lelah menunggu perubahan. Bagi mereka, penolakan bukanlah bentuk kebencian, melainkan panggilan untuk mengingatkan: bahwa keadilan sosial bukan hanya milik pusat, tapi juga hak rakyat di Bumi Raja-Raja. [Nar'Mar] .