KPUD MBD LANTIK 41 RELAWAN DEMOKRASI

Pelantikan dan pengambilan sumpah terhadap tersebut didasarkan pada keputusan KPUD MBD Nomor : 68/PP.04.2-Kpt/8108 KPU-Kab/X/2020 tentang : Pembentukan relawan demokrasi dalam pemilihan bupati dan wakil bupati maluku barat daya tahun 2020. Kegiatan itu dilakukan pada sabtu (17/10) kemarin di aula KPUD MBD. Dalam sambutannya, ketua KPUD Maluku Barat Daya Yakob Alupaty Demny mengatakan, anggota relawan demokrasi yang baru saja dilantik, dalam konteks lokal akan disebut sebagai "marinyo pilkada" yang akan bertugas sebagai perpanjangan tangan atau corong KPUD di bawah ujar Demny.

Ditegaskan, tugas marinyo pilkada (relawan demokrasi) adalah tabaos (menyuarakan) kepada rakyat MBD bahwa KPUD dan jajarannya akan melaksanakan pilkada tahun 2020 secara damai, jujur, adil dan bersih dari segala penyelewengan dari ujung maresela sampai ustutun atau dari timur ke barat terang Demny. Dikatakan, selain menyuarakan pilkada damai, marinyo MBD (relawan demokrasi) juga bertugas untuk mensosialisasikan tahapan pemilu serta protokoler covid -19 pada pilkada 9 desember 2020 mendatang. Olehnya itu, lanjut dia bahwa menjadi relawan demokrasi tidaklah mudah karena apa yang ada dalam isi kepala KPU harus dikuasai dan ketahui oleh relawan demokrasi sehingga dapat disuarakan kepada masyarakat karena relawan demokrasi tidak bisa menyampaikan lain sepanjang tidak diatur oleh KPU.

"Pesan yang disampikan adalah pesan yang disampaikan oleh KPU bukan pesan yang didapat di jalanan, bukan pesanan dari pihak atau orang tertentu, bukan pesanan dari pasangan calon atau tim sukses tertentu, namun pesan yang disampaikan adalah pesan pembangunan demokrasi yang damai pada pilkada serentak 9 desember mendatang tegasnya. Sehingga tambah dia, relawan demokrasi (marinyo pilkada) harus bisa meyakinkan rakyat MBD bahwa pilkada kali ini berjalan aman dan damai. Kepada para relawan demny menegaskan, sejak dilantik hari ini maka para relawan yang sering aktif pada politik praktis, di media sosial dan sering memihak salah satu paslon maka segera dihentikan seluruh akun facebook dari para relawan akan didaftarkan ke KPUD untuk diawasi.

Sebab salah satu dari anggota relawan ditiap kecamatan akan direkomendasikan oleh KPUD untuk menjadi anggota KPPS sehingga statusnya adalah sebagai penyelenggara. Namun lanjut dia bahwa secara hirarki maka atasan langsung para relawan demokrasi adalah KPUD ujar demny. (AT/Jeger)