Mercy Barends Minta Bursel Kerja-Sama Siapkan Data untuk Penambahan APBD Bursel
Kepada wartawan ia menjelaskan bahwa, di 11 Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku selama 2 tahun berturut-turut karena Indonesia, APBN mengalami kendala yang serius akibat selendang sangat serius sekali dmana seluruh BUMN pendapatan dari sisi pendapatan maupun PNBP (penerimaan negara bukan pajak) itu turun jauh. "Akhirnya DAU dan DAK banyak yang terpotong dan bukan hanya di Buru Selatan," ujarnya. Anggota DPR RI dua periode ini mengatakan, kedepan ini karena baru saja terjadi perbaikan struktur ekonomi dan inpres berkaitan dengan covid-19 suda dicabut dan di kembalikan ke pembahasan APBN secara normatif, maka devisit itu tidak boleh lebih dari 3 persen.
"Kalau devsit tidak boleh lebih dari 3 persen, kita cari akal bagaimana agar anggaran kita ini masih cukup sehat," ucapnya. Kader partai moncong putih ini lanjut mengatakan, khusus untuk Maluku dan 11 Kabupaten/Kota yang lain jelasnya, secara bertahap pihaknya tingkatkan dan akan terus mencoba tingkatkan terus "Kalau tanya saya jujur, yang paling saya selamatkan itu DAU karena berkaitan dengan seluruh gaji-gaji pegawai dan kedua Dana Desa (DD)," ucapnya. Jelasnya, karena Dana Desa ini semua desa pasti dapat. Kata dia, kalau desa mandiri, kecamatan mandiri dan kabupaten mandiri.
Lanjutnya, tetapi untuk perencanaan dana desa tidak bisa tiba saat tiba akal. Tetapi harus disertakan RPJMDesa dan pengembangan kawasan strategis desa "Karena kita tidak tahu sesudah 2024, racikan setiap presiden ini kan beda-beda. Kita kan tidak tahu presiden berikut masih mau isi anggaran untuk dana desa atau tidak," sebutnya. Lanjut Mercy menjelaskan, untuk dana DAK jelasnya, terbagi dua, dana reguler dan penugasan.
Jelasnya, untuk dana reguler dan penugasan kata Mercy ada dana DAK Fisik Penugasan turun, khusus untuk Buru Selatan turun. Terkait permintaan Bupati agar dirinya dapat mendorong agar APBD Buru Selatan ditingkatkan hingga triliunan, Mercy mengaku dirinya berada di Badan Anggaran DPR RI akan memperjuangkan itu asalkan dapat bekerja secara bersama-sama juga. "Kita harus bekerja bersama-sama, dari kabupaten harus mendukung dengan data-data," harapannya.
Misalnya untuk dana DAK Penugasan untuk jalan dan lain-lain dituntaskan agar jalan non status di tingkatkan agar dana DAK, dana pusat turun. "Beta kan tidak bisa menurunkan dana APBN untuk jalan non status, jalan kabupaten atau jalan provinsi," pungkasnya. (Biro BurseL) .
π Anda harus masuk (login) terlebih dahulu untuk ikut berdiskusi.
π¬ 0 Komentar
π Belum ada komentar yang ditampilkan. Jadilah yang pertama berkomentar!
Berita Terkait
Semarak HUT ke-81 RI, Maxim Gratiskan Perjalanan dengan 81 Mobil Berdekorasi Merah Putih di 19 Kota Indonesia
3 weeks ago
Dugaan Galian C Ilegal Mengarah ke Proyek RSUD Salim Alkatiri, LP-KPK Desak Polda-Kejati Usut Rantai Material
3 weeks ago
Antisipasi El Nino dan Kemarau Panjang Distan Maluku Fokus Proyek Irpom
3 weeks ago
Sambut HUT Ke-81 RI, MTs Ambon Gelar Beragam Lomba, Dorong Siswa Hadapi Tantangan Era Digital
4 weeks agoRekomendasi Untuk Anda
Dana Hibah Bansos Rp4,1 Milyar Tak Bisa Dipertangungjawabkan
Perhatian Investor: Analisis Saham MDKA Merdeka Copper Gold di Tren Naik Harga Emas