Ambontoday.com – Safari Malik Soulisa Bupati Kabupaten Buru Selatan, Maluku, berharap penyelenggaraan pembangunan pada tahun 2025 akan lebih terarah, terukur dan akuntabel serta menjawab isu-isu yang ada. Demikian disampaikan Bupati dalam sambutannya pada acara forum konsultasi publik rancangan awal RKPD Tahun 2024, berlangsung di aula Kantor Bupati setempat, Kamis, 21/3/2024.
Dikatakan bahwa, penyelenggaraan forum konsultasi publik penyusunan rancangan awal RKPD Kabupaten Buru Selatan tahun 2025 ini, merupakan momen yang sangat strategis. “Bagi kita untuk mengkomunikasikan dan mengkoordinasikan rencana pelaksanaan pembangunan yang mampu menjawab isu-isu strategis saat ini,” ujar Safitri.Lanjutnya, tahun 2025 merupakan tahun kelima dalam penyusunan RKPD bagi kepemimpinan Safitri Malik Soulisa dan Gerson Elieser Selsily selaku bupati dan wakil bupati periode 2021-2026, dalam upaya pencapaian visi yaitu, “mewujudkan kemandirian Buru Selatan secara berkelanjutan sebagai kabupaten yang rukun berbasis agro-marine. “Penyusunan RKPD 2025 harus lebih cermat dan terintegrasi, serta mampu menjawab permasalahan dan tantangan yang dihadapi pemerintah daerah dan masyarakat secara tepat dan strategis,” jelas Safitri Malik. Bupati dari kader PDI Perjuangan ini lanjut mengatakan, output dari konsultasi publik ini diharapkan dapat menjadi media komitmen seluruh stakeholder dalam keterkaitan dan konsisten antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan merupakan bagian tidak terpisahkan dalam penyusunan RAPBD. “Yakni sebagai pedoman dan penyusunan KUA serta PPAS,” jelasnya. Masih Bupati wanita pertama di Maluku ini bahwa, mengacu pada arah pembangunan berdasarkan RKP Nasional, RKPD Provinsi Maluku, RPJMD Kabupaten Buru Selatan 2021-2026, maka tema pembangunan kabupaten Buru Selatan tahun 2025 adalah, “Penguatan pembangunan infrastruktur wilayah dalam rangka percepatan pertumbuhan ekonomi, reformasi birokrasi guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” terang Bupati. Jela dia maksud dari tema tersebut adalah, inovasi pendanaan dan pembiayaan pembangunan infrastruktur daerah. “Dimana kita ketahui bersama bahwa alokasi anggaran yang dikucurkan oleh pemerintah pusat melalui dana transfer uang (DTU) sangat terbatas,” ucap dia.
Untuk pemerataan pembangunan lanjutnya, infrastruktur di daerah masih belum terealisasi dengan baik. Dikatakan, harus membutuhkan kerja keras dan kerja sama dari seluruh stakeholder terutama OPD-OPD teknis untuk dapat membuka komunikasi dengan kementrian atau lembaga teknis terkait guna mendapatkan dukungan dana untuk akselerasi pembangunan infrastruktur di kabupaten Buru Selatan. “Dengan percepatan pembangunan di wilayah kabupaten Buru Selatan kita dapat menghubungkan konektivitas antar wilayah dan antar desa yang membuka akses keterisolasian,” jelasnya. Sehingga layanan produktivitas barang jasa dan daya saing sektor ekonomi meningkat,” ucap dia. Lanjutnya, inovasi daerah dapat terus tercipta serta pelayanan publik kepada masyarakat dapat terus terlaksana dan kesejahteraan masyarakat tercapai. Sebut Bupati bahwa, tahun 2025 pemerintah daerah mengangkat 5 prioritas pembangunan daerah yaitu,
1. Tata kelola birokrasi
2. Penurunan angka Kemiskinan
3. Peningkatan struktur perekonomian yang kokoh
4. Peningkatan kualitas hidup dan
5. Pengembangan sarana dan prasarana wilayah.
“Saya minta semua pimpinan OPD serta seluruh stakeholder untuk berpikiran terbuka memiliki visi ke depan, terintegrasi dan inovatif,” pinta Safitri Malik. Sambung Safitri, RKPD mampu mengintegrasikan pembangunan lintas sektor secara terukur. “Dengan demikian diharapkan penyelenggaraan pembangunan pada tahun 2025 akan lebih terarah, terukur dan akuntabel serta menjawab isu-isu yang ada,” pungkas Safitri Malik menutup sambutannya sekaligus membuka secara resmi ditandai dengan pemukulan tifa didampingi wakil bupati dan sekda dan kepala Bappeda dan kepala BPS berlangsung di aula kantor bupati setempat. (Biro BurseL)
