Ambontoday.com, China – Kementerian Perdagangan (Kemendag) menyatakan bahwa Indonesia akan mempertahankan keterlibatannya dalam perdagangan internasional dengan seluruh negara tanpa ada perubahan. Pernyataan tersebut diumumkan sebagai tanggapan atas peringatan dari pihak berwenang Tiongkok.
Sekarang sebelumnya, Cina telah mengharapkan para mitra perdagangan untuk tidak menyusun perjanjian ekonomi yang bisa membahayakan hubungan mereka dengan Amerika Serikat (AS). Berdasarkan pandangan China, jenis persetujuan ini tak akan mampu mengakhiri konflik tariff diantara kedua negeri tersebut.
Djatmiko Bris Witjaksono, Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional dari Kementerian perdagangan, menyampaikan bahwa Indonesia memutuskan untuk tidak melakukan tindakan balasan terhadap Amerika Serikat atau negara lainnya.
“Menyangkut pemerintahan China, saya pikir baik Indonesia maupun China sama-sama mendukung prinsip-prinsip perdagangan multilateral. Kami berdua menghargai hak serta tanggung jawab kami secara bersamaan,” ungkap Djatmiko saat memberikan paparan pers di Jakarta pada hari Senin (21/4).
- Menteri Pemasyarakatan dan Permasyarakatan Rencanakan Konversi Area Lapas di Urban Menjadi Kompleks Hunian
- Trump Mengancam Kemerdekaan The Fed, Harga Emas Melonjak di Atas Rp 57,2 Juta per Ounce
- Huawei Luncurkan Chip Kecerdasan Buatan Ascend 920, Bersiap Menggantikan Nvidia H20 di Negeri Tirai Bambu
Walaupun begitu, Djatmiko masih belum dapat berspekulasi tentang potensi situasi di masa mendatang. Dia menegaskan bahwa Indonesia berkomitmen untuk mempertahankan kerjasama perdagangan dengan para mitranya seoptimal mungkin.
“Jika terdapat masalah di medan, kami akan menyelesainya melalui jalur diplomasi dan perundingan perdagangan,” katanya.
China Siap Mengambil Tindakan Tajam
Seketika sebelumnya, juru bicara dari Kementerian Perdagangan Tiongkok menyatakan bahwa siapa saja yang merundingkan sesuatu tanpa mempertimbangkan kepentingan Tiongkok akan menerima sikap yang sangat tidak setuju. Apabila hal tersebut benar-benar terwujud, pemerintahan di Negeri Tirai Bambu ini berencana untuk melakukan kontra serangan secara tegas.
“Menyerah bukan berarti mendapatkan ketenangan, dan berkompromi pun tak selalu mendapat penghargaan. Berusaha mencapai keuntungan sejenis dengan cara meniadakan orang lain melalui sesuatu yang dikenal sebagai pengecualian, mirip seperti memohon untuk memiliki kulit seekor harimau. Di akhir perjalanan, hal ini pada dasarnya tidak memberikan hasil apa-apa dan malahan dapat merugikan semua pihak terlibat,” demikian kata juru bicara tersebut dilansir oleh CNN, Senin (21/4).
Pada tanggal 9 April 2025, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan penundaan bea masuk bagi mayoritas negara lainnya selama periode 90 hari. Tujuan pokok dari aturan baru tersebut adalah membatasi pengaruh Tiongkok dalam perselisihan perdagangan global, termasuk penerapan kenaikan tarif impor produk-produk China sampai 145%.
Menurut laporan yang diterbitkan oleh Wall Street Journal minggu lalu, pihak berwenang di bawah kepresidenan Trump disebut-sebut mengambil pendekatan perundingan tariff untuk mendorong mitra perdagangan mereka supaya mengekang interaksi ekonominya dengan Cina.
Menurut informasi dari sumber yang tak disebutkan namanya, Amerika Serikat telah memohon kepada negeri-negeri sekutu agar menolak izin bagi barang-barang asal Tiongkok untuk lewat diwilayah mereka. Di tambah lagi, pihak-pihak terkait diminta membanned kegiatan usaha miliki Tiongkok demi mencegah adanya percobaan mengelakan bea masuk oleh AS.
AS juga mendorong agar negera-negara sekutu menghindari penyerapan produk-produk manufaktur Tiongkok yang harganya terjangkau ke dalam sistem ekonominya mereka. Tujuan dari langkah tersebut adalah untuk meredam pertumbuhan ekonomi China serta meningkatkan ketahanan kebijakan tariff Amerika Serikat.
