Bursel, Ambontoday.com — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Buru Selatan resmi menyerahkan dua rekomendasi Panitia Khusus (Pansus) kepada Polres Buru Selatan untuk ditindaklanjuti dalam proses hukum oleh aparat penegak hukum (APH).
Dua rekomendasi tersebut merupakan hasil kerja Pansus Kerja Sama Pemerintah Daerah dengan Perbankan serta Pansus Dinas Pendidikan, yang sebelumnya telah disampaikan dalam rapat paripurna DPRD sebagai bagian dari fungsi pengawasan lembaga legislatif terhadap jalannya pemerintahan daerah. �
Orasi Rakyat News
Ketua Pansus Bank Modern DPRD Buru Selatan, Vence Titawael, mengatakan bahwa penyerahan rekomendasi tersebut dilakukan dalam audiensi bersama Kapolres Buru Selatan pada Kamis (12/3/2026).
Pertemuan itu berlangsung di Mapolres Buru Selatan dengan Kapolres didampingi oleh Kasat Reskrim dan sejumlah personel lainnya. Sementara dari pihak DPRD, penyerahan rekomendasi dilakukan oleh Ketua DPRD sekitar pukul 14.00 WIT.
“Dalam audiensi tersebut, DPRD menyerahkan dua rekomendasi pansus kepada Kapolres Buru Selatan untuk selanjutnya diproses sesuai mekanisme hukum yang berlaku,” ujar Vence Titawael saat diwawancarai di ruang kerjanya di kantor DPRD Buru Selatan, Jumat (13/3/2026).
Menurut politisi Partai Golkar itu, setelah rekomendasi diserahkan, proses penanganan sepenuhnya berada dalam kewenangan aparat penegak hukum. DPRD, kata dia, hanya menjalankan fungsi pengawasan dan menyampaikan temuan serta rekomendasi yang dihasilkan dari kerja pansus.
Apabila dalam proses penyelidikan atau penyidikan pihak kepolisian membutuhkan keterangan tambahan maupun dokumen pendukung, DPRD siap memberikan dukungan yang diperlukan.
“Jika nantinya penyidik membutuhkan klarifikasi atau bukti tambahan, tentu kami siap berkoordinasi. Tetapi untuk proses hukum selanjutnya sudah menjadi kewenangan pihak kepolisian,” jelasnya.
Vence juga menegaskan bahwa DPRD tidak memberikan batas waktu tertentu kepada pihak kepolisian dalam menindaklanjuti rekomendasi tersebut.
Hal itu, menurutnya, merupakan ranah independen aparat penegak hukum yang memiliki prosedur dan mekanisme tersendiri dalam menangani setiap laporan atau rekomendasi yang masuk.
“Tidak ada tenggang waktu yang kami tetapkan. Lama atau cepatnya proses tentu mengikuti mekanisme hukum yang berlaku di institusi kepolisian,” katanya.
Ia berharap rekomendasi pansus tersebut dapat menjadi pintu masuk bagi aparat penegak hukum untuk menelusuri secara komprehensif berbagai persoalan yang menjadi temuan DPRD.
Sebelumnya, DPRD Buru Selatan membentuk dua pansus untuk melakukan pendalaman terhadap sejumlah kebijakan pemerintah daerah yang menjadi perhatian publik. Salah satunya terkait kerja sama pemerintah daerah dengan Bank Modern Express, termasuk persoalan pemindahan pembayaran gaji ASN pada beberapa dinas yang menuai polemik. �
Jejakpos.id
Selain itu, Pansus Pendidikan juga melakukan kajian terhadap sejumlah kebijakan di lingkungan Dinas Pendidikan, termasuk proses pengangkatan dan pemberhentian kepala sekolah di tingkat SD dan SMP agar berjalan sesuai aturan perundang-undangan. �
Orasi Rakyat News
Proses kerja kedua pansus tersebut berlangsung selama beberapa bulan dengan mengumpulkan dokumen, melakukan rapat dengar pendapat, serta meminta keterangan dari berbagai pihak sebelum akhirnya merumuskan rekomendasi resmi DPRD. �
fordatanews.com
Vence menegaskan bahwa rekomendasi tersebut diharapkan dapat menjadi bagian dari upaya bersama untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel di Kabupaten Buru Selatan.
Di akhir keterangannya, ia juga mengajak seluruh masyarakat Buru Selatan untuk tetap menjaga keharmonisan sosial dan nilai-nilai persaudaraan di tengah dinamika yang terjadi.
Terlebih dalam suasana bulan suci Ramadan, masyarakat diharapkan terus memelihara semangat Kai Wait, saling menghormati dan memperkuat persaudaraan hingga menyambut Hari Raya Idul Fitri dalam suasana damai dan penuh kebersamaan.
[Nar’Mar]
.
Komentar