Ambon today.com_Ambon, 25 November 2025 — High Level Meeting (HLM) dan Rapat Koordinasi Daerah (RakorDa) TPID–TP2DD Provinsi Maluku kembali menyoroti pentingnya percepatan digitalisasi transaksi pemerintah daerah. Kabid Verifikasi Pembukuan, Pertimbangan, Keberatan, Validasi dan Pemeriksaan Pajak, Rudi S. Heljanan, menekankan bahwa keberhasilan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) bergantung pada ketepatan input data serta konsistensi implementasi di setiap pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota.
Rudi menjelaskan bahwa penilaian ETPD dilakukan berdasarkan kriteria nasional dan dibagi menjadi beberapa tahap perkembangan: inisiasi, berkembang, maju, hingga digital penuh. “Setiap tahap memiliki indikator yang harus dipenuhi, namun yang paling penting adalah aspek implementasi,” ujarnya.
Aspek implementasi yang dimaksud mencakup pemanfaatan pembayaran non-tunai dalam transaksi pemerintah, mulai dari penerimaan pajak daerah secara online hingga penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) dan kanal pembayaran digital lainnya. Menurutnya, semakin banyak layanan pemerintah yang beralih ke sistem digital, semakin kuat pula indeks ETPD suatu daerah.
Namun, Rudi mengakui adanya kendala teknis, terutama soal keberlanjutan pengisian data. Mutasi pejabat atau admin sering menyebabkan ketidakstabilan dalam pelaporan. “Ini soal koordinasi. Pemerintah daerah harus memastikan proses input data tetap konsisten,” tegasnya.
Ia juga memaparkan struktur TP2DD di daerah, di mana kepala daerah bertindak sebagai ketua, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku sebagai wakil ketua, Sekda sebagai sekretaris, serta OPD terkait sebagai sekretariat teknis.
Terkait progres digitalisasi, Rudi menilai bahwa perubahan budaya transaksi masyarakat Maluku masih membutuhkan waktu dan edukasi berkelanjutan. Berbagai program telah dilakukan, seperti Wali Kota Jumpa Rakyat, kegiatan Juskubata, pertemuan lintas pimpinan hingga perangkat desa/kelurahan, serta sosialisasi melalui media cetak dan elektronik.
Semua upaya ini bertujuan mendorong masyarakat beralih ke pembayaran pajak dan retribusi secara digital, sekaligus memperluas penggunaan transaksi non-tunai dalam layanan pemerintah.
Di akhir penyampaiannya, Rudi berharap sinergi antar-stakeholder semakin kuat. “Pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat harus bergerak bersama untuk menciptakan ekosistem transaksi non-tunai yang mudah diakses dan nyaman bagi seluruh warga,” tutupnya.( o.l )
