Ambontoday.com– Provinsi Maluku mendapat bantuan sebanyak 5.000 paket program Penyasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE), yang merupakan intervensi dari Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) untuk masyarakat miskin.
Hal itu disampaikan Kepala Dinas (Kadis) Ketahanan Pangan (Ketapang) Provinsi Maluku Faradilla Attamimi, dalam rapat bersama Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Maluku dengan di baileo rakyat Karang Panjang Ambon, Senin, (18/11/2024).
Faradilla Attamimi menjelaskan, data masyarakat miskin ekstrim yang menjadi sasaran P3KE diambil oleh Kemenko PMK dari Kementerian Sosial (Kemensos).
“Data itu dari dinas sosial di kabupaten/kota. Kami di provinsi tidak berhak untuk memasukan data-data tersebut. Jadi data itu dimasukan secara online langsung ke Kemenko PMK,” jelas Attamimi.
Menurut dia, intervensi P3KE dalam 2024 merupakan yang pertama bagi Provinsi Maluku. Sebelumnya, Maluku tidak pernah masuk dalam sasaran P3KE.
“Biasanya kami tidak masuk. Baru tahun ini masuk. Nah, dari 5.000 paket itu, kita tidak berhak menentukan siapa yang dapat atau kabupaten mana yang dapat. Itu semua sudah dari pusat. Kita cuma dipanggil di sana, dikasih MoU yang menyatakan bahwa Maluku mendapat bantuan segini ya,” terangnya.
Faradilla Attamimi menambahkan, oleh Kemenko PMK, pihaknya diarahkan untuk menyalurkan ke daerah atau kebupaten/kota yang telah ditunjuk. Daerah tersebut yakni Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) dan Kota Ambon.
“Kita cuma berhak untuk verifikasi dan validasi data, apakah betul si ini masuk ke dalam golongan masyarakat miskin ekstrim atau tidak, seperti itu,” ungkapnya.
Rapat Komisi II dengan mitra dipimpin Ketua Komisi II Irawadi, didampingi para Wakil Ketua, masing-masing Jhon Laipeny dan Nita Bin Umar. Para anggota komisi yang hadir antara lain Andreas Taborat, Alhidayat Wadjo dan Ary Sahertian.
Sementara dari pihak mitra yang hadir Kadis Ketapang Provinsi Maluku, Faradilla Attamimi bersama sejumlah staf.
Rapat tersebut beragendakan pembahasan rencana program/kegiatan dan anggaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pada 2025. (RR)
