Ambontoday.com – Seperti bangkit dari kematian, sistem jalan berbayar di Jakarta saat ini mulai diperhatikan lagi. Yaitu oleh Gubernur Jakarta, Pramono Anung, yang berencana untuk menerapkan sistem electronic road pricing (ERP).
Dia mengincar sistem ERP sebagai sumber penghasilan yang nantinya akan dialokasikan untuk mensubsidi angkutan publik.
“Kalau nanti ERP dipasang di Jakarta, maka seluruh pendapatan dari ERP tidak digunakan untuk kepentingan pendapatan Jakarta, tetapi untuk subsidi transportasi dimana saja,” kata Pramono di Pasaraya Blok M Jakarta, (24/4/25) menukil Kompas.com.
Pramono mengatakan, nantinya tak hanya warga Jakarta yang bisa merasakan subsidi dari penerapan ERP tersebut, tetapi juga warga di daerah penyangga.
Menurut Pramono, penerapan ERP bertujuan agar masyarakat enggan membawa kendaraan pribadinya masuk ke tengah kota sehingga bisa mengurangi kemacetan.
Adapun ERP merupakan sistem pengendalian kepadatan lalu lintas yang diterapkan melalui pemungutan retribusi secara elektronik terhadap pengguna kendaraan bermotor yang melewati sejumlah ruas jalan pada jam-jam tertentu.
Pramono menyatakan bahwa dia masih memeriksa rincian subsidi untuk 15 kelompok yang akan diizinkan menggunakan transportasi publik tanpa beban, termasuk Transjakarta dan sekitarnya.
“Sudah saya sampaikan sebelumnya terdapat 15 kategori orang yang akan kita lepaskan, bukan cuma pengguna Transjakarta tetapi juga warga Transjabodetabek,” katanya.
Untuk mewujudkan layanan gratis ini, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengumumkan bahwa mereka masih dalam proses persiapan sistem subsidi.
Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi Jakarta, Syafrin Liputo menyebutkan, angka kemacetan Jakarta pada 2024 menurun karena banyaknya masyarakat yang beralih menggunakan transportasi umum.
Menurut laporan TomTom Traffic Index, kondisi kemacetan di Jakarta pada tahun 2024 mengalami peningkatan sebanyak 10 persen dibandingkan dengan data yang dicatat pada tahun 2023, dimana angka kepadatan lalu lintas saat itu mencapai 53 persen.
