MCW Ungkap Skandal Fee Rp87 Juta di Dinas Pendidikan BurseL: Diduga Jabatan Diperdagangkan, Integritas Dipertaruhkan
Ambontoday.com – Namrole –
Di bawah langit Namrole yang mulai mendung, kabar tak sedap kembali berembus dari jantung birokrasi pendidikan. Maluccas Corruption Watch (MCW) membuka tabir kelam tentang dugaan praktik kotor di tubuh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Buru Selatan — dari transaksi jual beli jabatan (JBJ) hingga skandal fee Dana Biaya Operasional Sekolah (D-BOS).
Hasil investigasi MCW menemukan adanya aliran dana sebesar Rp87 juta yang diduga hasil transaksi jual beli jabatan lima kepala sekolah dan mengalir langsung ke Dinas PK.
Temuan itu disampaikan oleh Mus Mahulauw, Ketua Bidang Investigasi MCW Buru Selatan, yang juga menjabat sebagai Ketua Organisasi Kaderisasi dan Keanggotaan (OKK) KNPI Kabupaten Buru Selatan.
“Ini bukan isu liar. Ini hasil investigasi berbasis data dan pengakuan lapangan. Kami menemukan bukti adanya pola sistematis yang melibatkan oknum di Dinas PK,” tegas Mus Mahulauw.
—
Kekuasaan Prematur dan Mandat yang Disalahgunakan
Menurut Mus Mahulauw, akar dari kekacauan ini berawal dari penyalahgunaan mandat jabatan oleh Plt Kepala Dinas PK.
“Secara hukum, jabatan Pelaksana Tugas (Plt) itu hanya berdasarkan mandat, bukan delegasi kekuasaan. Artinya, dia tidak boleh mengambil keputusan strategis yang mengubah status hukum aparatur atau kebijakan keuangan,” ujarnya.
Namun, aturan itu justru dilanggar mentah-mentah.
> “Plt Kadis PK Bursel bertindak seolah pemilik dinas. Ia mengambil keputusan strategis tanpa dasar hukum yang sah. Mungkin karena MT ini kadis prematur — belum cukup bulan tapi dipaksakan lahir, akhirnya harus diinfus terus untuk bertahan hidup,” sindirnya pedas.
Mus juga menyebut adanya figur bayangan yang disebutnya sebagai “Bupati Kecil”, yang disebut-sebut memiliki pengaruh besar atas pengangkatan pejabat di Dinas PK.
“Siapa sebenarnya yang membekingi kadis hingga lahir secara sesar ini? Rupanya Bupati Kecil adalah pemilik jatah Dinas PK. Bahkan Bupati dikabarkan takut pada sosok itu. Kalau begitu, di mana peran Wakil Bupati Gerson Selsili?” ujarnya menohok.
—
Skandal Fee JBJ dan D-BOS: Uang Pelicin Mengalir di Ruang Pendidikan
MCW dalam temuannya mengungkap bahwa tiga kepala SD dan dua kepala SMP diduga kuat menjadi korban sistem kotor ini. Mereka harus menyetor uang fee antara Rp15 hingga Rp25 juta demi aman di jabatan yang mereka emban.
Dana tersebut diduga diberikan melalui transfer ke rekening seseorang berinisial Mr. X, dan sebagian diserahkan tunai.
“Bahkan ada kepala sekolah yang sudah bayar DP tapi gagal mendapatkan SK,” ungkap Mus.
Tak hanya di jual beli jabatan, praktik serupa juga terendus dalam pengelolaan Dana BOS. MCW menemukan bukti rekaman percakapan yang memperlihatkan adanya pesan khusus dari seorang oknum berinisial Miss Y kepada para kepala sekolah sebelum tanda tangan dokumen: ‘Jangan lupa amplop.’
MCW menduga kuat dana haram ini mengalir ke tiga nama utama di internal Dinas PK — S, M, dan BS.
“Dari penelusuran kami, ada lima orang yang terlibat, tiga ASN dengan jabatan penting, satu ASN biasa, dan satu tenaga non-ASN,” jelas Mus.
—
Desakan Tegas: Bersihkan Dinas PK dari Mafia Jabatan
Sebagai Ketua OKK KNPI Buru Selatan, Mus Mahulauw juga menegaskan bahwa KNPI berdiri di garis moral kepemudaan untuk menolak segala bentuk praktik koruptif yang merusak masa depan pendidikan.
“Pemuda tidak boleh diam melihat kebobrokan ini. Kami menolak budaya amplop, menolak jual beli jabatan, dan menolak penyalahgunaan wewenang di sektor pendidikan,” tegasnya lantang.
Ia mendesak Bupati Buru Selatan La Hamidi agar segera mengambil langkah berani untuk membersihkan Dinas PK dari perilaku pejabat yang menyalahgunakan jabatan.
“Jangan biarkan pendidikan anak-anak Buru Selatan dijual murah oleh tangan-tangan kotor. ASN harus menjadi teladan, bukan pelaku penyelewengan,” katanya.
—
Peringatan untuk DPRD dan Harapan dari Rakyat
Mus juga menyoroti dinamika yang terjadi di Panitia Khusus (Pansus) DPRD Buru Selatan yang saat ini tengah menyelidiki Dinas PK. Ia mengingatkan agar para anggota Pansus tidak tergelincir dalam lobi-lobi politik.
“Jangan sampai nila setetes merusak susu sebelanga. Kami tahu ada upaya untuk melemahkan hasil kerja Pansus. Itu bahaya bagi kredibilitas lembaga rakyat,” ujarnya.
MCW memastikan akan segera menyurati Pansus agar memanggil Manager Dana BOS Dinas PK terkait dugaan skandal fee tersebut.
“Kami akan terus mengawal kerja Pansus. Rakyat menaruh harapan besar bahwa hasil penyelidikan ini tidak hanya berakhir di rapat paripurna, tetapi juga sampai ke meja Kejari dan Kejati untuk penyelidikan hukum,” tegasnya.
—
Di Persimpangan Integritas
Kasus ini menjadi potret getir tentang bagaimana kekuasaan yang disalahgunakan mampu merusak sendi-sendi pendidikan.
Ketika jabatan diperdagangkan dan amplop menjadi syarat kelulusan moral, maka anak-anak bangsa kehilangan teladan.
Di bawah langit Namrole yang redup, rakyat kini menunggu:
apakah Buru Selatan akan berani berdiri di sisi kebenaran —
atau sekali lagi, menutup luka itu dengan diam yang memalukan?
[Nar’Mar]
.
