Ambontoday.com
Pasukan Israel yang belum menyelesaikan pelatihan militernya secara lengkap dikabarkan sudah dikerahkan menuju Tepi Gazah.
Ini dilakukan sementara militer Israel sedang mengalami kesulitan personel yang semakin memburuk karena banyaknya penolakan terhadap kewajiban militernya.
Tentu saja hal tersebut menarik perhatian, karena pasukan militer yang dipersiapkan dinilai masih kurang siap dalam situasi pertempuran.
Berdasarkan laporan pers di Israel pada hari Ahad, tanggal 20 April 2025, unit tersebut dipergiakannya menuju Gaza guna ikut serta dalam serangan militer yang disebut-sebut sebagai pembantaian terhadap penduduk awam Palestina.
Lembaga siaran publik Israel KAN menyebutkan bahwa unit militer tersebut sudah ditempatkan di zona konflik mulai bulan Desember, seperti dilaporkan.
Anadolu Anjansi.
“Unit-unit dari Brigade Golani dan Givati, terkenal sebagai satuan-satuan khusus, yang baru saja mendaftar empat bulan yang lalu dan belum menuntaskan proses latihannya, sudah ditempatkan di zona konflik sejak bulan Desember tahun ini,” demikian dilaporkan oleh KAN, seperti dicatat dalam sumber tersebut.
Palestine Chronicle.
KAN juga menyatakan bahwa penugasan pasukan yang belum dilatih tersebut adalah konsekuensi langsung dari kurangnya staf dalam angkatan bersenjata Israel.
Kecemasan tersebut sudah diungkapkan dengan formal oleh Kepala Staf Eyal Zamir kepada Perdana Menteri Benjamin Netanyahu bersama timnya dalam pemerintahan.
Pada laporan harian Yedioth Ahronoth seminggu lalu, Zamir mengungkapkan bahwa kurangnya personel dapat mengekang kapabilitas militer dalam mewujudkan sasaran strategis yang telah ditentukan oleh pemimpin politik Israel di Gaza.
Krisis ini disebabkan oleh berbagai alasan, salah satunya adalah kurangnya jumlah orang Yahudi ultra-Orthodox (Haredim) yang terlibat dalam proses perekrutan.
Bukan hanya itu saja, bahkan 30 sampai 40 persen dari pasukan cadangan pun enggan melaksanakan tugasnya.
Sebagian dari para tentara tersebut memberikan beragam alasannya untuk enggan kembali bertempur di arena pertarungan.
Misalnya, lelah karena perang panjang dan tidak setuju dengan keputusan pemerintah mengenai konflik tersebut.
Bahkan, sejumlah laporan menunjukkan bahwa persentase penolakan dapat jauh melebihi angka yang diberikan secara formal.
Keadaan tersebut semakin diperburuk oleh serangan petisi yang datang dari warga Israel.
Di antara mereka terdapat personel militer aktif dan cadangan serta akademisi.
Petiisi tersebut memuat permintaan untuk merilis kembali tahanan Israel yang ada di Gaza sambil mencegah peperangan.
Kampanye tersebut populer dengan nama ‘petition protes’.
Lebih dari 140.000 orang Israel telah mengikuti petisi yang meminta gencatan senjata sebagian penggantinya adalah penukaran tawanan.
Diantaranya, ada 21 petisi yang setiap satu diantaranya sudah diketahui tanda tangannya melebihi 10.000 orang dari kalangan tentara cadangan aktif serta mantan anggota tentara cadangan.
Berkat adanya petisi itu, pemerintahan Israel beserta Perdana Menteri Netanyahu merasa tersinggung.
Netanyahu mengatakan bahwa petisi tersebut merupakan usaha ‘pemberontakan’ dan ‘treason’.
Di samping itu, Netanyahu berpendapat bahwa petisi tersebut malah akan memperkokoh posisi lawan mereka.
Dia kemudian berjanji untuk memberhentikan siapapun yang mendukung petisi itu.
Pada saat yang sama, Israel tetap meneruskan serangan mereka ke Gaza mulai tanggal 7 Oktober 2023.
Jumlah korban sipil karena serangan Israel semakin bertambah.
Lebih dari 62.000 penduduk Palestina dinyatakan meninggal dunia akibat kekerasan di Gaza, sebagaimana yang tercatat tersebut.
TRT World.
Sebagian besar para korban merupakan wanita dan anak-anak.
Serangan tersebut pun telah merusak mayoritas area di Gaza dan membuat nyaris semua penduduknya harus berlindung.
Di samping itu, Israel meningkatkan blokadenya di daerah tersebut dengan menolak pengiriman makanan, air, obat-obatan, listrik, serta bantuan kemanusiaan penting lainnya.
(Ambontoday.com/Farrah)
Artikel Lain Terkait
Konflik Palestina vs Israel
