Penanaman Perdana Bibit Kakao di Desa Namto Diharapkan Menciptakan Ekonomi Masyarakat Desa yang Kuat dan Berkelanjutan

Spread the love

‎Ambontoday.com, Ambon.- Kepala Dinas Pertanian Provinsi Maluku, Dr.Ilham Tauda,SP. M.Si di damping Bupati Kabupaten Maluku Tengah, Zulkarnain Awat Amir,SP.M.A.P belum lama ini telah melakukan penanaman perdana tanaman Kakao di Desa Namto, Kecamatan Seram Utara Timur (Seti), pada 29 Desember 2025.

‎‎Demikian rilis pers yang diterima media ini dari Bidang Perkebunan, Dinas Pertanian Provinsi Maluku.

‎Penanaman perdana bibit tanaman Kakao ini berasal dari bantuan Kementerian Pertanian RI, Direktorat Jenderal Perkebunan yang dialokasikan melalui dana APBN tahun 2025 kepada Petani di Maluku, yang akan dikelola secara intensif dan pemberdayaan sebagai upaya mendukung peningkatan produksi perkebunan serta menciptakan ekonomi masyarakat desa yang kuat dan berkelanjutan.

‎Kehadiran Bupati Maluku Tengah dan Kepala Dinas Pertanian Provinsi Maluku dalam kegiatan penanaman perdana ini sebagai bentuk sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan kabupaen dalam mendukung sektor pertanian khususnya komoditas Kakao.

‎Kegiatan penanaman Kakao ini merupakan bagian penting dari sector pertanian, perkebaunan dalam rangka mendukung program hilirisasi komoditas perkebunan sesuai Asta Cita ke-2 Presiden RI, Prabowo Subianto yakni, mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan dan Sapta Cipta Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku tahun 2025-2029 untuk penguatan kemandirian pangan, melalui pengembangan sentra produksi Kakao di kabupaten Malteng.

‎Dalam laporannya, Kepala Dinas Pertanian Provinsi Maluku, Ilham Tauda menjelaskan, dalam tahun 2025 melalui dana APBN untuk kabupaten Maluku Tengah dialokasikan bantuan tanaman Kakao seluas 100 Ha dan 50 Ha dukungan dana aspirasi dari anggota DPR RI, Saadiah Uluputy, jadi total untuk tahun 2025 pengembangan Kakao seluas 150 Ha.

‎Selain dana APBN, ada juga dukungan dana APBD baik regular maupun dukungan aspirasi sebagai bentuk dukungan dalam pengembangan tanaman Kakao di Provinsi Maluku.

Baca Juga  Begini Gambaran Pembukaan Perdagangan Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2025

‎“Untuk tahun 2026 kementerian pertanian berencana akan mengalokasikan kegiatan pengembangan Kakao di Kabupaten Maluku Tengah seluas 1200 hektar, dan Dinas Pertanian Provinsi Maluku melalui Bidang Perkebunan juga telah mengusulkan 130 hektar untuk kabupaten lain sesuai potensi pengembangan, sehingga total pengembangan tanaman Kakao untuk tahun 2026 seluas 2500 hektar,” jelas Tauda.

‎Dirinya berharap, melalui kegiatan pengembangan Kakao berbasis kluster/kawasan melalui bantuan kementerian pertanian di kabupaten Maluku tengah ini merupakan langkah strategis untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi, pendapatan petani, membuka lapangan kerja, dan mendorong peningkatan PAD sehingga diperoleh pertanaman dalam meningkatkan kwantitas dan kualitas produksi secara berkelanjutan.

‎Pada kesempatan yang sama, Bupati Maluku Tengah, Zulkarnain Awat Amir menyampaikan apresiasi atas dukungan Kementerian Pertanian RI melalui Dirjen Perkebunan yang telah memberikan bantuan pengembangan tanaman Kakao, dan diharapkan menjadi langkah awal penguatan sector perkebunan dengan menempatkan Kakao sebagai komoditas unggulan daerah, sehingga dapat mendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat Maluku.

‎“Pemerintah pusat telah memberikan dukungan besar untuk sector perkebunan, dengan demikian perubahan besar harus dimulai dari negeri, dan kepala pemerintah negeri adalah pimpinan dan garda terdepan yang menentukan arah pembangunan.

‎‎Pemkab Maluku Tengah berkomitmen untuk terus mendorong sector pertanian sebagai penopang ekonomi daerah dimasa mendatang.

‎‎Melalui sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta partisipasi aktif masyarakat petani diharapkan target perluasan areal tanam dan peningkatan produksi Kakao di kabuppaten Malteng dapat tercapai secara optimal dan menjadikan Kakao sebagai tulang punggung ekonomi baru daerah,” ungkap Bupati.

‎Dirinya mengharapkan, melalui kegiatan ini peran aktif seluruh stakeholder dalam mendukung program pemerintah dan memberikan masukan-masukan yang konstruktif untuk mewujudkan ketahanan pangan dengan prinsip kemandirian, penganekaragaman pangan, pengembangan pangan fungsional secara tersistim dari hulu ke hilir secara dinamis dan berkelnajutan (Sustainable), tutupnya. (AT)

Tinggalkan Balasan