Saumlaki, Ambontoday.com – Polemik panjang pembangunan jembatan penghubung di Desa Wowonda akhirnya menemukan titik terang. Brampi Moriolkossu, Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar, turun langsung ke lapangan, Jumat (26/2/2026), meninjau kondisi jembatan yang rusak parah dan selama berminggu-minggu menjadi sumber ketegangan antara pemerintah desa dan masyarakat.
Kunjungan itu bukan sekadar seremonial. Moriolkossu memilih berdiri di atas papan jembatan yang mulai lapuk, menyaksikan sendiri bagaimana akses vital warga nyaris lumpuh. Jembatan tersebut menjadi urat nadi penghubung antar RT di kawasan pesisir menuju pusat pemukiman, termasuk akses utama umat menuju Gereja St. Maria Immaculata Kuasi Paroki Wowonda serta jalur distribusi hasil kebun warga ke Saumlaki sebagai ibu kota kabupaten.
Kerusakan jembatan bukan hanya soal infrastruktur. Ia menyentuh harga diri dan rasa keadilan warga. Selama 2 hingga 3 pekan terakhir, persoalan ini dimediasi Pemerintah Kecamatan Tanimbar Selatan. Namun dinamika di tingkat desa tak kunjung mereda hingga akhirnya Bupati Ricky Jauwerissa memberi instruksi tegas: Sekda harus turun langsung, duduk bersama masyarakat, dan memastikan pekerjaan dimulai tanpa alasan.
Di balai desa, pertemuan berlangsung terbuka. Hadir Pemerintah Desa, BPD, para ketua RT/RW, tokoh masyarakat, serta tim relawan yang sebelumnya berinisiatif memperbaiki jembatan secara swadaya. Dalam forum itu, Moriolkossu menegaskan bahwa dana desa untuk pembangunan jembatan wajib segera dicairkan.
“Pemdes secepatnya pada Jumat, 27 Februari 2026, tanpa alasan harus mencairkan anggaran bagi pembangunan jembatan,” tegasnya di hadapan peserta rapat.
Ia juga memberi tenggat waktu yang jelas. Pekerjaan harus rampung paling lambat 1 April 2026. Target itu bukan tanpa alasan. Pemerintah daerah ingin memastikan akses warga sudah normal sebelum memasuki Tri Hari Suci Kamis Putih, Jumat Agung, dan Vigili Paskah agar umat dapat mengikuti perayaan Paskah tanpa hambatan.
Namun Sekda tidak hanya bicara percepatan. Ia menekankan pentingnya akuntabilitas. Setiap tahapan pekerjaan harus disertai Surat Pertanggungjawaban (SPJ) resmi.
“Saya sendiri yang akan mengawal pekerjaan dimaksud,” ujarnya, memberi sinyal bahwa pengawasan tidak akan longgar.
Di sisi lain, kehadiran Moriolkossu juga menjadi ruang klarifikasi atas kontroversi sebelumnya. Sejumlah relawan sempat bergerak memperbaiki jembatan secara gotong royong karena menilai pemerintah desa lamban merespons. Langkah itu justru memicu ketegangan. Namun dalam pertemuan tersebut, Sekda memberikan apresiasi kepada para relawan.
Ia menyebut niat tulus warga yang ingin membangun desa lewat swadaya sebagai energi sosial yang tidak boleh dipadamkan. Bahkan, menurutnya, gerakan itu menjadi kritik moral bagi pemerintah desa agar lebih peka terhadap persoalan masyarakat.
Moses Maresyembun, salah satu tokoh masyarakat yang hadir dalam pertemuan itu, menyampaikan bahwa kunjungan Sekda memberi harapan baru bagi warga Wowonda.
“Selama ini masyarakat hanya menunggu kepastian. Jembatan ini bukan sekadar kayu dan paku. Ini akses anak sekolah, akses umat ke gereja, akses mama-mama ke pasar. Kalau terhambat, ekonomi juga terhambat,” kata Moses kepada wartawan.
Ia menambahkan, kehadiran Sekda yang turun langsung ke lokasi menjadi bukti bahwa pemerintah kabupaten tidak menutup mata. Namun Moses juga mengingatkan agar komitmen yang telah disepakati benar-benar dijalankan.
“Kami apresiasi langkah cepat ini. Tapi masyarakat juga akan mengawasi. Jangan sampai setelah cair dana, pekerjaan asal jadi. Kualitas harus diperhatikan karena ini menyangkut keselamatan,” tegasnya.
Menurut Moses, polemik yang terjadi sebelumnya semestinya menjadi pelajaran bersama. Ia menilai komunikasi antara pemerintah desa dan masyarakat perlu diperbaiki agar tidak lagi muncul kesalahpahaman yang berujung konflik terbuka.
Usai pertemuan di balai desa, Sekda bersama rombongan meninjau langsung lokasi jembatan. Ia berdialog dengan relawan yang sempat memulai pekerjaan swadaya dan mendengar penjelasan teknis terkait struktur yang perlu diperkuat. Beberapa bagian jembatan terlihat miring, sementara penyangga kayu mulai lapuk.
Situasi itu memperlihatkan urgensi perbaikan. Tanpa penanganan serius, bukan tidak mungkin jembatan akan ambruk total dan memutus akses warga sepenuhnya.
Kini, bola ada di tangan Pemerintah Desa Wowonda. Dana desa harus segera dicairkan sesuai arahan, pekerjaan dimulai pekan depan, dan target satu bulan harus ditepati. Bagi warga, ini bukan sekadar proyek fisik, melainkan ujian komitmen tata kelola pemerintahan di tingkat desa.
Langkah cepat pemerintah kabupaten patut diapresiasi. Namun pengawasan terpadu tetap menjadi kunci. Transparansi penggunaan anggaran, kualitas material, serta pelibatan masyarakat dalam pengawasan akan menentukan apakah jembatan ini benar-benar menjadi simbol kebangkitan gotong royong atau sekadar proyek yang menyisakan cerita lama.
Di Wowonda, jembatan itu kini berdiri sebagai pengingat: ketika komunikasi macet, konflik mudah tumbuh. Tetapi ketika pemerintah dan rakyat duduk bersama, solusi selalu menemukan jalannya. (AT/NFB)
Komentar