Bursel, Ambontoday.com – Belum genap setahun menjabat sebagai Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Buru Selatan (Bursel), Yurdin sudah meninggalkan jejak panjang persoalan serius yang berujung pada dugaan penyalahgunaan kewenangan dan keuangan negara.
Informasi di peroleh dalam rapat lintas komisi DPRD Bursel, Jumat (6/2/2026), Yurdin secara terbuka mengakui bahwa anggaran Keluarga Berencana (KB) tahun 2025 sebesar Rp1,98 miliar telah dicairkan, namun digunakan oleh bendahara Dinas Kesehatan.
“Dana KB itu sudah cair, tapi bendahara ada pakai. Nanti dia ganti,” ujar Yurdin dengan nada ringan di hadapan para legislator.
Pernyataan tersebut sontak memicu kemurkaan mayoritas anggota DPRD. Pasalnya, anggaran sebesar hampir Rp.2 miliar itu merupakan uang negara yang diperuntukkan bagi pelayanan publik, bukan untuk digunakan secara sepihak dengan dalih “nanti diganti”.
Lebih mengejutkan lagi, Yurdin mengaku tidak mengetahui sama sekali penggunaan dana jumbo tersebut.
“Saya tidak tahu-menahu soal penggunaan dana KB itu,” katanya.
Pengakuan ini dinilai DPRD sebagai bentuk kelalaian serius sekaligus indikasi kuat penyalahgunaan kewenangan jabatan, mengingat pencairan anggaran tetap berjalan dengan tanda tangan dan otoritas kepala dinas.
DPRD Murka: ‘Ini Uang Negara, Bukan Uang Pribadi’
Anggota Komisi I DPRD Bursel, Bernadus Waemesse, tak mampu menahan amarahnya. Politisi Partai Perindo itu menilai pernyataan Yurdin mencerminkan ketidak bertanggung jawab seorang pejabat publik.
“Anda ini bicara seperti anak kecil. Ini uang negara!” bentaknya di ruang rapat.
Waemesse bahkan menuding Yurdin menyalahgunakan jabatan dan datang ke Bursel tanpa itikad membangun pelayanan kesehatan.
“Masa jadi kadis tapi bilang tidak tahu apa-apa, sementara uang cair anda yang tanda tangan SPM. Berarti anda datang ke Bursel cuma untuk merampok daerah ini,” tegasnya.
Rentetan Masalah: Ambulans Raib, DAK Kesehatan Nol Rupiah
Kasus dana KB bukan satu-satunya masalah. Pada 2025, satu unit ambulans Puskesmas Waekatin, Kecamatan Fena Fafan, gagal direalisasikan karena terkendala tanda tangan elektronik dalam sistem e-katalog 6.0.
Masalah muncul karena Yurdin bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), padahal berstatus ASN Pemerintah Provinsi Maluku, bukan ASN Bursel. Sistem menolak, namun Yurdin enggan mengganti PPK hingga batas waktu berakhir. Akibatnya, pengadaan ambulans tersebut hangus.
Selain itu, untuk pertama kalinya dalam sejarah, Kabupaten Buru Selatan gagal mengusulkan Dana Alokasi Khusus (DAK) Kesehatan. Dampaknya fatal: tahun anggaran 2026, DAK Kesehatan Bursel tercatat nol rupiah.
Ketua DPRD Instruksikan Lapor Polisi
Informasi di peroleh dari Namrole atas hasil rapat, Sabtu (7/2/2026), membenarkan seluruh rangkaian peristiwa dalam rapat lintas komisi tersebut. Ia menilai pernyataan Kadis Kesehatan sudah masuk ranah dugaan tindak pidana.
“Pernyataan Kadis ini gila. Uang Rp1,9 miliar sudah dipakai tidak tahu untuk apa, lalu bilang nanti diganti.
Lanjutnya, “bendahara katanya sudah tanda tangan pernyataan. Ini bukan soal administrasi, ini dugaan kejahatan,” ujarnya.
Selain itu juga Yurdin mengakui bahwa dirinya status mutasi ASN resmi di bulan Januari 2026.
“itu artinya selama kurang lebih 1 tahun menjabat Plt kadis Kesehatan Bursel yang bersangkutan masih pegawai negeri kabupaten SBB,” jelas DPRD.
Menurut DPRD, ini merupakan penyalahgunaan kewenangan dalam proses pemerintahan di Dinas Kesehatan Kabupaten Buru Selatan.
Sementara politisi Partai Perindo Bernadus Waemesse mengungkapkan, Ketua DPRD Bursel telah secara tegas menginstruksikan seluruh fraksi untuk melaporkan kasus ini ke pihak kepolisian.
“Perintah Ketua DPRD jelas: semua fraksi wajib lapor ke polisi. Ini harus diproses hukum,” tegasnya.
Diketahui, di DPRD Bursel terdapat Empat fraksi, yakni Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi PAN (PAN–Golkar), Fraksi PPB (Perindo, PKB, PPP), dan Fraksi Demokrasi untuk Kesejahteraan (NasDem, Demokrat, PKS).
Bendahara Menghilang, Rapat Diskors
Forum rapat kemudian mendesak agar bendahara Dinas Kesehatan, Ongen Tomnusa dihadirkan untuk dimintai keterangan. Namun, hingga rapat berlangsung, bendahara tidak berhasil dihubungi.
“Nomor dia sudah tidak aktif,” ujar Yurdin kepada pimpinan rapat.
Akibatnya, DPRD memutuskan menskorsing rapat hingga Senin, 9 Februari 2026. Agenda lanjutan akan memanggil bendahara serta Kepala Bidang KB Dinas Kesehatan Bursel guna mengungkap ke mana aliran dana Rp1,98 miliar tersebut.
Sebagai informasi, pada 2025 terdapat enam balai KB di enam kecamatan se-Buru Selatan. Ironisnya, tak satu rupiah pun dana KB diterima oleh balai-balai tersebut.
Publik kini menanti: apakah pengakuan di ruang rapat DPRD akan berujung pada proses hukum, atau kembali tenggelam sebagai skandal tanpa pertanggungjawaban. Jawabannya akan ditentukan di Gedung DPRD Bursel, Senin mendatang.
[Nar’Mar]
