Saumlaki, ambontoday.com – Menyikapi berbagai persoalan yang ada di Kabupaten Kepulauan Tanimbar terlebih khusus pada Kecamatan Tanimbar Utara (Tanut) Raya
Mercy Barens Anggota DPR RI komisi 7 dalam melakukan reses di Daerah Provinsi Maluku melakukan temu bersama dengan Gerakan Pemuda Lelemuku Bersatu (GPLB) yang baru saja dideklarasikan pada Sabtu (10/12) di Rumah Makan Barista, yang didampingi langsung oleh beberapa anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Tanimbar yang dikomendai langsung oleh wakil ketua I Jidon Kelmanutu.
Dalam temu bersama itu, masalah yang diperbincangkan yakni persoalan Telkomsel, PDAM, dan PLN yang sangat krusial dihadapi oleh masyarakat Kecamatan Tanimbar Utara.
Dari persoalan tersebut, Barens dengan kepedulian menangkapi serius dimana terkait dengan sistem perencanaan, dari pihak perusahaan daerah, maupun BUMN guna proses eksekusi ditingkat, Daerah Kepulauan Tanimbar, Provinsi Maluku maupun Pemerintah pusat.
“Kita akan bahu membahu ya untuk kepentingan dan kebutuhan masyarakat di Kecamatan Tanut, mengingat sangat membutuhkan anggaran yang besar, mengingat, kebetulan saya di DPR RI membidangi anggaran sehingga kita akan berkoordinasi untuk kepentingan masyarakat banyak ya, bukan saja di Kecamatan Tanut namun Kepulauan Tanimbar secara keseluruhan,” ujar Mercy.
Terkait dengan air bersih, wakil ketua I DPRD Kepulauan Tanimbar menjelaskan, birokrasi yang ada pada PDAM sangat morakmarik, sehingga sangat sulit, baik dari sisi administrasi maupun sisi SDM.
“Kami DPRD Kepulauan Tanimbar sudah menganggarkan Rp 500 juta untuk BPDM, yang sangat krusial di BPDM juga bahwa, keuangan BPDM dipakai untuk kepentingan pribadi, ini yang sangat riskan dan perlu penyejukan di kubuh PDAM sendiri, untuk kepntingan air bersih di Kecamatan Tanut sudah kami lakukan survei bahkan sampai pada perencanaan dan penyusunan RAB yang ditakdirkan sekitar 24 miliar,” ujarnya.
Mercy meminta kepada pihak DPRD Kepulauan Tanimbar untuk memaminggil pihak PDAM yang merupakan BUMD Kepulauan Tanimbar guna mempertanggungjawabkan kinerja mereka dalam mengelola perusahaan daerah milik Pemda itu.
“Teman – teman DPRD harus panggil pihak PDAM agar kita bisah temui masalah apa yang irjen sehingga tidak mencapai target kinerja, dan hasilnya harus dikoordinasikan dengan Pejabat Bupati Kepulauan Tanimbar,” tegasnya.
Jika belensit neraca selalu defisit makan PDAM bubar saja biar swasta yang kelola biar bertanggungjawaban untuk kemaslahatan masyarakat dari sisi pengelolaan yang dianggap profesional.
Terkait dengan penerangan, jaringan transmisi dan penjaringan sudah dilakukan namun masih menunggu mesin, untuk PLN di Maluku perlu ada kata sepakat dengan persyaratan karena persoalan PLN ini sudah menjadi tanggungjawab, dimana saya selalu berjuang untuk bagimana PLN dapat menerangi seluruh desa di Provinsi Maluku ya, jadi mari kita sama-sama berdoa agar apa yang menjadi kebutuhan masyarakat dapat diatasi sebelum masuk Nataru dan paling lambat diawal tahun.
“Kita berdoa sama-sama ya, agar keinginan kita semua dapat direalisasikan secepatnya oleh Pemerintah Pusat dan PLN,” imbaunya. (AT/RM)
