Warga Desa Wali Tolak Kepala Sekolah SD Inpres 24 Namrole, Dunia Pendidikan Meradang
AmbonToday.com, Namrole – Gelombang penolakan keras datang dari warga Desa Wali, Kecamatan Namrole, Kabupaten Buru Selatan, terkait penunjukan Kepala Sekolah SD Inpres 24 Namrole. Warga menilai kebijakan Dinas Pendidikan Kabupaten Buru Selatan itu tidak transparan, tidak melibatkan masyarakat, dan justru mengabaikan aspirasi lokal.
Puluhan warga bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD), tokoh agama, tokoh masyarakat, hingga tokoh adat menggelar rapat di Balai Desa Wali, Sabtu (23/8/2025). Hasilnya, mereka sepakat menolak kepala sekolah baru yang ditunjuk dinas pendidikan dan menuntut pembatalan keputusan tersebut.
“Kami bukan menolak orangnya, tapi menolak proses yang tidak transparan. Kenapa harus orang luar? Padahal di sini ada guru-guru yang mampu dan layak,” tegas salah satu tokoh masyarakat Desa Wali.
Masyarakat merasa kecewa karena tidak pernah dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan. Bahkan, sejumlah pihak menyoroti rekam jejak kepala sekolah yang ditunjuk, yang dinilai tidak memiliki kontribusi nyata di wilayah sebelumnya.
Situasi di Desa Wali sempat memanas akibat keputusan sepihak itu. Warga mengingatkan, apabila tuntutan mereka diabaikan, maka aksi penolakan bisa berlanjut hingga pemalangan sekolah.
Lebih jauh, warga juga menilai kebijakan ini memberi dampak buruk bagi dunia pendidikan di desa mereka. Penunjukan kepala sekolah yang tidak memahami kultur setempat dikhawatirkan menghambat proses belajar-mengajar di SD Inpres 24 Namrole. Ketidakpastian ini sudah mulai dirasakan, sebab aktivitas sekolah sempat terganggu akibat polemik tersebut.
“Anak-anak yang mestinya belajar dengan tenang, justru menjadi korban dari kebijakan yang salah arah ini. Kami berharap ada dialog terbuka dengan dinas. Kalau tetap dipaksakan, kami akan terus menolak,” tegas warga lainnya.
Warga Desa Wali menaruh harapan besar kepada Bupati Buru Selatan untuk turun tangan menyelesaikan polemik ini. Mereka meminta agar kepala sekolah yang ditempatkan benar-benar sosok yang memahami kondisi lokal dan mampu membawa kemajuan bagi pendidikan anak-anak di desa.
Jika tuntutan masyarakat diabaikan, warga menduga ada praktik kolusi di balik penunjukan ini. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Buru Selatan, Mumin Tomnussa, bahkan dituding melakukan lobi-lobi tertentu demi meloloskan penempatan kepala sekolah dari luar wilayah.
Kekecewaan mendalam masyarakat Desa Wali menjadi sinyal keras bagi pemerintah daerah. Dunia pendidikan, khususnya di SD Inpres 24 Namrole, tidak boleh dijadikan arena kepentingan kelompok, karena pada akhirnya peserta didiklah yang paling merasakan dampak buruk dari kebijakan yang keliru.
Di balik polemik itu, suara kekecewaan semakin nyaring terdengar dari dunia pendidikan. Anak-anak SD Inpres 24 Namrole kini berada dalam situasi penuh ketidakpastian. Proses belajar-mengajar terganggu, guru-guru merasa terbelenggu, sementara semangat belajar peserta didik perlahan meredup.
Para orang tua di Desa Wali khawatir, masa depan anak-anak mereka yang seharusnya ditempa dengan pendidikan bermutu justru ternodai oleh tarik-menarik kepentingan dalam penentuan kepala sekolah.
“Sekolah bukan tempat coba-coba. Anak-anak kami tidak boleh dijadikan korban eksperimen kebijakan yang sepihak,” keluh salah satu orang tua murid.
Kekecewaan ini menjadi alarm bagi pemerintah daerah bahwa pendidikan bukan sekadar jabatan, melainkan amanah besar untuk mencerdaskan generasi penerus.
Masyarakat Desa Wali berharap, keputusan yang akan diambil tidak hanya meredam gejolak, tetapi juga mengembalikan kepercayaan bahwa dunia pendidikan benar-benar berpihak pada anak-anak. Sebab pada akhirnya, mereka-lah yang paling berhak merasakan suasana belajar yang damai, adil, dan penuh harapan.
[Nar’Mar]
—
