DPRD Maluku Minta Pemda Segera Usul Perda Masyarakat Adat

Ambontoday. com — Ketua DPRD Provinsi Maluku Benhur G Watubun, secara tegas mendorong dan meminta Pemerintah Daerah (Pemda) Provinsi Maluku segera Menerbitkan peraturan daerah (perda) masyarakat Adat. Hal itu tersebut sebagaimana disampaikan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mendorong pemerintah daerah (Pemda) menerbitkan Perda untuk melindungi hak masyarakat adat atas tanah ulayat.

“Kita bersyukur, karena Mendagri baru sadar. Karena semestinya dari sejak Amendemen terakhir Undang-Undang Dasar 1945 itu mestinya sudah harus dilakukan dan disampaikan ke daerah-daerah tentang petunjuk tehnis untuk mengsegera membentuk atau membuat Peraturan Daerah (Perda) tentang masyarakat Adat,” kata Watubun, kepada wartawan diruang kerjanya, Kamis (05/12/2024). Menurutnya, Karena Undang-Undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia pasal 18 yaitu tentang pengakuan negara terhadap Kesatuan Negara Masyarakat Adat harus ditindaklanjuti, seperti itu.

“Karena kalau tidak maka dalam upaya untuk mendukung investasi atau kebijakan pemerintah, atau kebijakan pimpinan Migas atau dibidang apa saja, masyarakat adat dirugikan akibat karena penerapan undang-undang dimana belum ada perlindungan secara tehnis kepada masyarakat Adat,” pungakasnya. Lebih lanjut Watubun menjelaskan, Ya kalau undang-undang sih sudah. Tapi biasanya setiap undang-undang itu ya dari undang-undang dasar maupun politik, petunjuknya itu mestinya harus diikuti dengan perda.

Dan saya kira ini kalau Pemda tidak menyanggupi, maka kami akan masukan dalam Usul Inisiatif DPRD supaya kami segera membentuk Perda kembali. “Karena DPRD ini dari kemarin Perda Haji kita yang urus, Perda Bahasa kita yang urus, Perda Disabilitas, Perda pengaruh sutamaan Jender juga kita yang urus. Itu juga mereka terlambat akhirnya saya ambil alih lalu kita urus cepat,” jelas politisi PDI Perjuangan ini.

Lebih lanjut, menurut Watubun , Jadi progres kami jangan dilihat berapa besar capaian APBD kita, tapi kebijakan terkait pembentukan undang-undang atau pembentukan peraturan daerah ditingkat Provinsi itu dia tepat sasaran, dan mengenal atau tidak. Dan itu DPR sudah lakukan banyak. Jadi banyak hal yang kita menginisiasi.

“Tapi mestinya pemerintah harus banyak menginisiasi itu, tapi tidak apa-apalah. Cuman saya hanya ingin menyampaikan terima kasih, tapi dengan titipan satu pesan sinis yang pak Mendagri rupanya baru sadar, jadi itu beliau baru sadar saja, lalu mau perintah untuk harus buat setiap daerah harus buat. Itu catatan saya,” tutupnya.