HMI Mengoreksi 100 Hari Kerja Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku
HMI juga menyinggung terkait blok masela, berdasarkan peraturan menteri ESDM nomor 37 tahun 2016 tentang ketentuan penawaran partisipasi interest 10% pada wilayah kerja minyak dan gas bumi. pemerintah menentukan dalam pertemuan sosialisasi persiapan pengembangan abadi blok masela di singgung mengenai penentuan lokasi pembangunan onshore (darat). Selain itu juga, HMI mengevaluasi dalam pelaksanaan dan kelancaran transportasi laut untuk menghubungkan wilayah wilayah provinsi Maluku yang gugus Pulau maka, PT.
Pelni menjadi salah satu BUMN yang berperan penting dalam peningkatan pelayaran dan perputaran ekonomi di Provinsi Maluku, maka dari itu seharusnya PT. Pelni memberikan keamanan dan kenyamanan dalam pelayanan yang berada di PT. Pelni.
Dari aksi HMI, mereka ada dalam beberapa tuntutan yakni, HMI mendesak gubernur dan wakil gubernur provinsi Maluku merealisasikan visi dan misi yang disampaikan dalam kampanye Pilkada serentak 2018, HMI juga meminta kepada gubernur dan wakil gubernur provinsi Maluku untuk menginstruksikan kepada SKPD yang menangani dalam bidang infrastruktur kesehatan, pendidikan, perikanan, Kelautan dan ekonomi. Mereka juga mendesak pemerintah provinsi Maluku melakukan transparansi dalam menyikapi kebijakan nasional blok masela dan juga mereka meminta direktur PT. Pelni wilayah Maluku untuk mengundurkan diri dari jabatannya karena tidak mampu memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat Maluku.
Aksi demonstrasi yang dilakukan oleh HMI ditemui langsung oleh Kepala Bappeda, Asisten satu dan Kepala Kesbangpol untuk menerima aspirasi atau pernyataan sikap dari HMI dan akan diteruskan kepada gubernur atau wakil gubernur Maluku. Dalam orasi mereka sempat menyinggung terkait dengan kampanye gubernur dan wakil gubernur Maluku ketika tidak melaksanakan visi misinya mereka harus mengundurkan diri dari jabatannya sebagai gubernur dan wakil gubernur Maluku. "Kami hanya menuntut apa yang telah disampaikan oleh Gubernur dan wakil Gubernur, ketika melakukan kampanye pada Pilkada serentak 2018 kemarin, jika visi dan misi yang telah mereka lakukan tidak sesuai, maka sebagai masyarakat lebih baik gubernur dan wakil gubernur mengambil sikap sesuai dengan apa yang telah disampaikan dalam kampanye pada Pilkada 2018 kemarin" teriak para orator.
"kami juga berharap kepada gubernur Maluku sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah pusat untuk mengoreksi kinerja dari kepala Pelni cabang Ambon yang dinilai tidak loyal dalam melaksanakan tugasnya dan kami meminta beliau harus segera mengundurkan diri dari jabatannya sebagai kepala Pelni cabang Maluku" tegas mereka. (AT/lamta)
π Anda harus masuk (login) terlebih dahulu untuk ikut berdiskusi.
π¬ 0 Komentar
π Belum ada komentar yang ditampilkan. Jadilah yang pertama berkomentar!
Berita Terkait
HUT RI 81 Tahun di Tanimbar Gegerkan Peserta Upacara Akibat Beringin TumbangΒ
3 weeks ago
Basarnas Ambon Siap Dukung Keselamatan Pariwisata di Maluku, Pemda Diminta Perhatikan Fasilitas Penunjang
2 months ago
Tauda : Maluku Dapat Investasi 544 Miliar untuk Hilirisasi Peternakan
2 months ago
LPKA Ambon Lantik Pejabat Manajerial, Perkuat Tata Kelola dan Kualitas Layanan
2 months agoRekomendasi Untuk Anda
Saimima Siap Pimpin PAN Wilayah Maluku
Wattimena: Pelaku UMK di AmbonΒ Terima NIB
Evaluasi Akhir Tahun, Tim Kopsurgah KPK Kembali Sambangi Ambon
AIS Berbagi Ratusan Makanan Bagi Pengemudi Becak di Ambon
Pastikan Mutu Pelayanan,Β Tim MAB Kunjungi Sejumlah Rumah SakitΒ