Inflasi Maluku Tahun 2022 Meningkat

Tingginya inflasi Provinsi Maluku ini tidak lepas dari gejolak harga energi global yang berdampak pada penyesuaian harga Bahan Bakar Minyak (BBM). Demikian diakui Kepala Kantor Perwakilan Wilayah Bank Indonesia (KPw BI) Provinsi Maluku, Bakti Artanta dalam rilis yang diterima media di Ambon, Rabu (4/1/2023). Artanta mengakui, kondisi pandemi COVID-19 yang berangsur pulih mendorong meningkatkan permintaan masyarakat sehingga turut memberikan tekanan inflasi dari sisi permintaan.

Tekanan inflasi dari sisi komoditas bahan makanan yang sempat terdampak oleh penyesuaian harga BBM dapat diredam melalui upaya sinergis dan intensif dari Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Selain itu, Upaya pengendalian inflasi yang dilakukan oleh TPID tersebut mendorong terkendalinya inflasi bulanan pada akhir tahun. Pasalnya, Ditengah kenaikan harga pada kelompok transportasi seperti angkutan udara dan angkutan laut seiring dengan meningkatnya jumlah penumpang di akhir tahun, inflasi bulanan Provinsi Maluku pada Desember 2022 tercatat sebesar 0,56% (mtm), jauh lebih rendah dibandingkan dengan bulan sebelumnya yang sebesar 1,13% (mtm), serta lebih rendah dibandingkan dengan inflasi nasional sebesar 0,66% (mtm).

Artanta menambahkan, Inflasi bulanan Provinsi Maluku pada Desember 2022 ini juga lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata inflasi di Bulan Desember empat tahun terakhir yang sebesar 0,61% (mtm). Untuk itu, TPID Provinsi Maluku berkomitmen untuk terus memperkuat sinergi dan inovasi guna mengarahkan pencapaian inflasi Provinsi Maluku kembali pada rentang sasaran 3,0+1% (yoy) di tahun 2023. Tak hanya itu, strategi 4K (Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi dan Komunikasi Efektif) yang telah dituangkan dalam Roadmap (Peta Jalan) Pengendalian Inflasi 2022-2024 akan menjadi acuan dalam langkah pengendalian inflasi.

Salah satu program unggulan yang akan dijalankan adalah perluasan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) untuk meningkatkan pasokan komoditas bahan makanan melalui pelaksanaan pertanian urban/digital/organic, dan perluasan Kerjasama Antar Daerah (KAD) dengan provinsi lain di Indonesia akan terus didorong secara optimal. (AT-009)