Mercy Barends, Dorong Peningkatan PLTS Tanimbar

Saumlaki, ambontoday. com - Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) dari hasil kontribusi Kementrian Energi Sumberdaya Mineral (ESDM) RI di Kabupaten Kepulauan Tanimbar (KKT) terus dorong, untuk membantu masyarakat dalam memanfaatkan Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi program Revitalisasi PLTS. Lewat kunjungan Mercy Chriesty Barends Anggota Komisi VII DPR RI bersama Tim, dua hari lalu, di Kabupaten Kepulauan Tanimbar (KKT) memantau pengembangan PLTS di kecamatan Tanimbar Utara dan Wuarlabobar.

"Kemarin saya bersama Dirjen EBT Pak. Hendra, melakukan tinjauan di desa Lelingluan tepatnya di Kecamatan Tanimbar Utara, mereka menyampaikan instalasinya sudah selesai. Rekan-teknisi memaparkan instalasinya sudah direvitalisasi dan masyarakat sudah bisa menikmati listrik".

Ungkap Merci Barends di Vila Bukin Indah Saumlaki (15/2). Mercy menyebutkan, program yang didorong lewat APBN pada pos anggaran Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) RI, cq. Ditjen Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi, yang terlaksana lewat program Revitalisasi PLTS sejak 2016, kouta anggarannya cukup besar.

Sehingga masyarakat harus diedukasi lewat manfaat tersebut. "Kapasitas PLTS yang terpusat di Desa Lelingluan 150 KWP (kilo watt power), Kecamatan Tanimbar Utara dan Desa Watmasa 75 KWP untuk Kecamatan Wuarlabobar. Saya sangat merasa senang, bisa melihat masyarakat menikmati PLTS.

Karena itu, kemarin saya ingatkan harus membantu memelihara, jangan sampai alat-alat stau fasilitas ini dirusaki". Pintanya. Sosok perempuan kader PDI Perjuangan ini diketahui telah me mendorong program PLTS di sejumlah daerah di Provinsi Maluku dan intens berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah untuk pemanfaatan sekaligus mendorong terlaksananya pengelolaan yang tepat guna.

"Kemarin rapat dengan Pemerintah Daerah ialah untuk mempersiapkan kondisi pasca revitalisasi 6 bulan garansinya. Setelah itu Kementerian ESDM akan menyerahkan aset ini ke Pemda. Karena dari sisi pemeliharaannya dan lain-lain, biasanya setiap 5 tahun harus mengganti baterai, panel sehingga kalau dikalkulasi bisa mencapai Rp 1.5 milyar setiap lima tahun, saya kira dengan biaya itu masih masuk akal.

Kita mencoba melakukan penjajakan untuk kita dorong ke Pempus buka nomenklatur baru DAK Energi". Kata Mercy. Selain itu, wakil Rakyat di Parlemen RI ini turut meminta komitmen untuk peningkatan kapasitas kuota yang tersedia, rata-rata masih dibawah standar dengan pelanggan paling terkecil yakni 450 kilowatt dan hanya disuplai 230 KW per KK untuk dua mata lampu dan satu colokan.

"Sebetulnya peluang untuk Pemdes, apakah oleh BUMDes ataukah bisa dikoordinasikan dengan Pemda dilakukan penyertaan modal masuk ke BUMDes. Inii bisa dikelola dan dimanfaatkan. Kalau kemudian ini dikelola oleh BUMDes maka pengelolaannya bisa terjadi semi bisnis, dan upgrade kapasitasnya bisa ditingkatkan, dan terjadi perputaran ekonomi".

Tutup, Mercy. (AT/AL)