OJK - BPS Maluku Gelar Pelatihan SNLIK 2024
"Ini merupakan agenda tahunan OJK untuk mengetahui tingkat literasi dan inklusi (akses/kepemilikan) keuangan di Indonesia, khususnya Provinsi Maluku," kata Kepala OJK Provinsi Maluku, Ronny Nazra yang diwakili Kepala Bagian PEPKLMS Kantor OJK Provinsi Maluk, Novian Suhardi kepada awak media di Ambon, Senin (11/12/2023). Diakui, Hasil SNLIK 2024 akan disajikan dalam bentuk nilai indeks literasi dan inklusi keuangan yang akan memberikan gambaran dan mengukur tingkat efektivitas upaya sosialisasi dan program edukasi yang telah dijalankan oleh OJK, Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK), dan para pemangku kepentingan (Pemerintah dan lembaga negara terkait lainnya) selama tahun 2024 di Provinsi Maluku. Selain itu, Nilai indeks literasi dan inklusi keuangan nantinya akan menjadi bahan evaluasi dan masukan bagi OJK dan seluruh pemangku kepentingan dalam rangka menyusun kebijakan yang efektif untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan secara lebih luas dan memberikan rumusan kepada PUJK untuk menyusun strategi pemenuhan produk dan layanan jasa keuangan yang lebih sesuai dengan kebutuhan konsumen. Diharapkan, SNLIK 2024 dapat menetapkan langkah-langkah kerja yang tepat dan memilih metode pelaksanaan yang efektif, sehingga hasil SNLIK 2024 dapat memberikan gambaran yang objektif dan relevan terhadap kondisi terkini tingkat literasi dan inklusi Keuangan di wilayah Provinsi Maluku. Sementara itu, Kepala BPS Provinsj Maluku, Maritje Pattiwalapia mengatakan, pelatihan ini merupakan tindaklanjut Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Departemen Literasi, Inklusi Keuangan dan Komunikasi OJK dengan Sekretariat Utama BPS. "SNLIK 2024 akan mengambil sampling survei ke 10.800 responden masyarakat berusia 15-79 tahun di 34 (tiga puluh empat) provinsi dengan cakupan 120 kota/kabupaten. Pelaksanaan pengambilan data lapangan survei akan dilaksanakan pada bulan Januari s. d.
Februari 2024 dengan menggunakan kuesioner yang mengacu pada toolkit Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) dan disesuaikan dengan kondisi di Indonesia," jelasnya. (AT-009)
👋 Anda harus masuk (login) terlebih dahulu untuk ikut berdiskusi.
💬 0 Komentar
📭 Belum ada komentar yang ditampilkan. Jadilah yang pertama berkomentar!
Berita Terkait
Buru Selatan Dapat Tambahan DAU Rp78,16 Miliar, Total Penyaluran KMK 198/2026 Capai Rp80,68 Miliar
3 weeks ago
Dua Laporan Polisi Warnai Polemik Pasar Kai Wait, MOANA LESNUSSA TAK CABUT LAPORAN, Kuasa Hukum Desak Pengusutan hingga Pansus DPRD Bekerja Objektif
1 month ago
Evans Alfons Tanggapi Barbara Joacqualine Imelda Alfons Mengenai Status Ahli Waris dan Putusan Pengadilan
1 month ago
Batu Badaun Legenda Kesetiaan Abadi dari Tanah Maluku
1 month agoRekomendasi Untuk Anda
Jelang Idul Adha 1444 H, Ratusan Warga Berebut Kebutuhan Pokok di Ambon
HUT ke-25 Demokrat, Herlin Seleky: Pemimpin Harus Berani Menyuarakan Kebenaran
Pesparawi XI Maluku 2025 Resmi Digelar, PJ Wali Kota Ambon: Momentum Pererat Persaudaraan
Gubernur Launching Pengembangan Pendidikan Berbasis IT
Apel Kesiagaan Pengamanan TPS Pilkada Serentak 2024 di Lapangan Merdeka Ambon