Pasca PPKM, Bulog Siapkan 1.200 Ton Beras
"Ini diberikan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM), Setiap KPM Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Sosial Tunai (BST) akan menerima 10kg beras . Penyaluran bantuan beras ini, akan dilakukan selama satu bulan "jelasnya. Bantuan beras dari Pemerintah Pusat itu kata sartono bertujuan untuk membantu masyarakat ekonomi lemah ditengah penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).
"Semoga bantuan ini bisa bermanfaat bagi masyarakat yang terkena dampak PPKM, khususnya di Kota Ambon, dan Maluku pada umumnya, " harap Kepala Dinsos Maluku itu. Dalam penyaluran bantuan beras tersebut, dia mengaku, Kabupaten Maluku Tengah, menjadi salah satu wilayah yang memiliki penerima paling banyak, yakni 27 ribu KPM. "Maluku tengah menjadi penerima beras paling banyak, di sesuaikan dengan anggota KPM."ungkapnya.
Sementara itu, Kepala Bulog Maluku Muhammad Taufiq mengaku, pengadaan beras tersebut telah sesuai dengan surat Kemensos tanggal 15 Juli 2021 lalu. "Kita sudah siapkan pengepakan dengan kualitas beras terjamin. Setiap KPM akan terima 10 Kg.
Dan kami berharap bantuan ini bisa sedikit meringankan beban ekonomi masyarakat ekonomi lemah, "tutupnya.(AT -010).
π Anda harus masuk (login) terlebih dahulu untuk ikut berdiskusi.
π¬ 0 Komentar
π Belum ada komentar yang ditampilkan. Jadilah yang pertama berkomentar!
Berita Terkait
HUT RI 81 Tahun di Tanimbar Gegerkan Peserta Upacara Akibat Beringin TumbangΒ
3 weeks ago
Basarnas Ambon Siap Dukung Keselamatan Pariwisata di Maluku, Pemda Diminta Perhatikan Fasilitas Penunjang
2 months ago
Tauda : Maluku Dapat Investasi 544 Miliar untuk Hilirisasi Peternakan
2 months ago
LPKA Ambon Lantik Pejabat Manajerial, Perkuat Tata Kelola dan Kualitas Layanan
2 months agoRekomendasi Untuk Anda
BAWASLU MBD JANJI TERTIBKAN BALIHO PETAHANA YANG MASIH TERPAMPANG SEBELUM CUTI KAMPANYE
Serah Terima Tugas, Pejabat Sementara BurseL, Netralitas ASN Cukup Baik
Kapolda Tinjau Renovasi Monumen Karel Satsuitubun
DPRD Maluku Gelar Paripurna KUA-PPAS APBD Tahun Anggaran 2025
APIP Siap Audit Kerugian Negara Dugaan SPPD Fiktif BPKAD KKT