Tiga Fraksi DPRD Kota Ambon Minta Pimpinan Segera Gelar Paripurna Internal

AMBON, Ambontoday. com- Tiga Fraksi DPRD Kota Ambon meminta segera pimpinan melakukan rapat paripurna internal. Hal ini disampaikan 3 fraksi tersebut saat rapat paripurna DPRD Kota Ambon dalam rangka penyampaian akhir kata fraksi terhadap rancangan peraturan daerah (Ranperda) tentang pertanggungjawaban APBD Tahun anggaran 2021, Rabu (27/7/2022).

Ketiga Fraksi yang meminta untuk segera Pimpinan melaksanakan rapat paripurna internal adalah Fraksi PKB, Fraksi Perindo, dan Fraksi Nasdem. Usai rapat paripurna, Fraksi PKB Gunawan Moctar kepada media ini mengakui, rapat paripurna internal. pernah dilakukan tahun 2021 yang bertempat di Hotel Aston dengan berbagai hal yang dibahas.

Maka untuk tahun 2022 memasuki masa tugas selama 3 tahun, kami meminta pimpinan untuk bijaksana segera kembali melaksanakan rapat internal guna membahas hal-hal bagi pembangunan Kota Ambon. "Selama ini ada hal-hal yang menjadi rahasia yang sulit untuk dipahami secara bersama, setidaknya sebagai pimpinan harus bijaksana dalam melaksanakan kebijakan," nilainya. Dirinya mengakui, kebijakan seperti apa yang diperhatikan yakni harus transparansi dan akuntabel dalam semua aspek di lembaga ini.

Hal yang serupa juga ditambahkan oleh Hary Putra Far-Far dari Fraksi Perindo. Menurutnya, dinamika dalam forum paripurna merupakan sesuatu hal yang biasa. Jadi, apa yang disampaikan oleh Gunawan merupakan sesuatu yang benar.

Karena yang menjadi kerisauan hati kami adalah sementara ini pemerintah Kota Ambon dalam pembenahan mulai dari pengelolaan keuangan, penataan aset yang intinya adalah birokrasi. Oleh sebab itu, kami menginginkan juga sebagai lembaga politik, mitra kerja antara pemerintah Kota dan DPRD bahwa di tubuh internal DPRD ini dalam menyelesaikan fungsi cek and balance kita juga harus solid. Maka, pimpinan harus dengan bijak untuk segera melakukan paripurna internal .

"Dalam paripurna internal nanti kita evaluasi selama ini kinerja DPRD ini sampai dimana dalam menyikapi program dan kegiatan yang dilakukan oleh ekskutif apalagi di masa transisi. Ini menjadi ranah pembenahan karena kami juga pribadi melihat bahwa apa yang dilakukan oleh Penjabat Walikota jadi angin segar, dan kita merespon melalui fungsi dan kewenangan yang kita miliki," tukasnya. Dan oleh sebab itu, sebelum kita melangkah keluar, DPRD harus solid di dalam.

Sementara mengenai kebijakan-kebijakan yang diambil oleh Pemkot Ambon dalam 11 program prioritas di awal sudah kami sampaikan sebagai representatif rakyat, kami sangat mendukung selagi segala program yang dilaksanakan muaranya ke kepentingan masyarakat dan dapat menjawab apa yang menjadi permasalahan akhir-akhir ini mengenai pengelolaan sampah, hutang pihak ketiga dan hak-hak ASN yang belum diterima. "Nah ini kita dorong supaya harus diselesaikan sehingga kinerja pemerintah dan DPRD terukur," tandasnya. (AT-009)