Wally: Pajak dan Retribusi Menurun, Pemkot Dinilai Tak Serius

Hal ini ditanggapi oleh Anggota DPRD Kota Ambon, Yusuf Wally yang juga Sekretaris Fraksi Keadilan Pembangunan (PPP-PKS). Yusuf menjelaskan, pada saat pembacaan Pendapat Akhir Fraksi di Paripurna Ketiga Tahun 2021/2022, pihaknya menyoroti persoalan target pendapatan daerah Kota Ambon tahun 2022 yang dikatakan menurun oleh walikota. “Jika target PAD Tahun 2022 itu kemudian menurun dibandingkan dengan PAD Tahun 2021, itu sebenarnya hal yang perlu disoroti,” ujar Wally.

Pada saat 2021 kita memasuki Covid Pandemi bulan Maret 2021, dan hari ini di 2022 pandemi covid mulai melandai di Kota Ambon harusnya tidak ada alasan bagi seluruh OPD pengumpul di Kota Ambon untuk menurunkan retribusi dan pajak. Harusnya bisa ditingkatkan,” imbuhnya kepada media di Gedung DPRD Kota Ambon, Rabu (1/12/2021). Wally menegaskan, jika walikota mengatakan target PAD Tahun 2022 mengalami penurunan, itu berarti pemerintah tidak serius, karena seluruh OPD pengumpul tidak maksimal dalam melakukan pemungutan pajak dan retribusi.

“Seharusnya OPD pengumpulan PAD itu, memikirkan bagaimana caranya agar target pendapatan itu ditingkatkan. Bagaimana kita bisa membangun infrastruktur jika PAD sendiri di daerah Kota Ambon menurun,” terangnya. Menurut Wally, saat ini pemerintah Kota Ambon masih bergantung pada dana transfer pusat yang angkanya mendekati Rp. 875 miliar dari total APBD Kota Ambon yang besarannya Rp 1,1 triliun.

Artinya menurut dia, sekitar 70 persen APBD Kota Ambon bertumpu pada dana transfer pusat. “Dan harusnya ini menjadi solusi kedepan apalagi Ambon hari ini mengalami WDP bukan WTP. Tau, berapa anggaran yang diputuskan dikurangi oleh transfer pusat? sekitar Rp.112 miliar.

Ini adalah kerugian besar Kota Ambon,” ungkap Wally. Dirinya mengaku, kalau seluruh OPD tidak menjaga aset mereka untuk pelaporan pada saat hari ini kota memasuki WDP ada 112 miliar yang dipotong oleh transfer pemerintah pusat dan itu sangat merugikan bagi masyarakat bagi pembangunan pastinya. Dan itu disoroti fraksi PKS dan PPP.

“Capaian PAD di 2022 itu sangat menurun bila dibandingkan dengan 2021, yang saya soroti adalah 2021 itu kita memasuki pandemi covid, setiap pembahasan APBD semua OPD keluh kesah karena kita pandemi tetapi kenapa 2022 pandemi ini mulai melanda malah masuk PPKM level 1 masa PAD kita lebih menurun dari 2021, itukan tidak masuk akal,” katanya. Selain soal menurunnya target pendapatan, Wally juga menyebutkan banyak hal disampaikan oleh fraksi saat pembacaan akhir fraksi tadi, antara lain persoalan sampah pasar di Kota Ambon. “Sampah itu baunya busuk, tetapi ternyata penghasilan retribusinya tuh baunya wangi.

Kenapa wangi hari ini direbutkan oleh dinas dinas terkait di Kota Ambon. Retribusi sampah pasar tidak hanya ditagih oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan tetapi juga ditagih oleh Disperindag. Padahal yang angkut sampah itu DLHP.

Ini harus menjadi perhatian,” tuturnya. Wally mengaku heran, karena pada saat evaluasi, pendapatan sampah di Kota Ambon hanya Rp.34 juta per tahun, di mana karcis, yang terbagi 96 lembar per hari atau sama dengan hanya 96 orang yang membayar retribusi sampah pasar setiap harinya. “Ini menjadi sorotan, padahal ini menjadi penghasilan terbesar kita begitu juga dengan PBB hanya terdata 44.270 KK di Kota Ambon apakah benar itu 44.270 saja pendapatan kita dari sampah itu Rp.3 miliar.

Bagaimana kalau seluruh KK di kota Ambon ini bisa ditambah jumlahnya jadi artinya terus evaluasi lah,” tutupnya. (AT-009).